Telor, Teror

“BAPA! Telor. Itu telor. Kecawat (maksudnya pesawat) meledak. Bum…!” anak saya –saat itu berusia 4 tahun– menarik-anrik tangan saya, sementara tangan satunya sibuk menunjuk-nunjuk layar televisi dan mulutnya menceracau.

Breaking news dari televisi swasta sedang manayangkan ulang rekaman gambar ledakan gedung World Trade Center (WTC). Dalam narasinya, reporter berulang-ulang menyebut kata teror dan teroris.

Anak saya sempat terkekeh-kekeh senang ketika melihat gambar pesawat –meski sekilas– mendekati gedung yang sedang mengepul, kemudian disusul ledakan dan bola api yang membubung. Barangkali mirip ledakan-ledakan yang disaksikannya jika ia menembaki musuh pada Play Station atau Sega-nya.

Tapi mukanya langsung kecut ketika melihat adegan nyata orang-orang berlarian, panik, dan ketakutan. “Astaga, telor yang satu ini tak sama dengan telor dadar,” begitu barangkali pikirnya. Ia terpana sesaat menyaksikan orang berlarian sambil melolong-lolong, dan suasana hiruk serta kacau-balau yang dengan cepat silih berganti.

Barry Power (26) adalah satu di antara ribuan orang yang sedang berada di jantung peristiwa itu. Pialang bursa ini baru saja meletakkan tasnya di meja kerja di kantornya di lantai 61 WTC, Manhattan, New York, ketika –seperti mimpi buruk– dari seberang jendela terlihat titik kelabu mengkilap yang makin membesar seolah mendekat ke arahnya. Titik itu ternyata pesawat. Mustahil!

Tak ada waktu lagi untuk menalar. Ia meloncat menjauh, sesaat sebelum bunyi berderak sangat keras menggetarkan lantai dan dinding-dinding kantornya. Dan, mimpi buruk itu pun dimulai. Dinding-dinding runtuh. Gedung jangkung itu sepereti mengigil, gemeletar disertai derakkan berkesinambungan. Bum! Semua gelap.

Ketika tersadar beberapa saat kemudian suasana sudah berubah. Manusia bergelimpangan di sekeliling Barry. Semua berantakan. Komputer-komputer beperlantingan dan pecah berantakan di lantai. Tiang-tiang saling-silang dalam gulungan debu semen pekat berbau oli terbakar. Tiga puluh menit kemudian Barry menerjang jendela ke arah tangga darurat, dengan kepala dibungkus kemejanya sendiri.

Ia sedang pontang-panting menyusuri tangga ketika serombongan pasukan pemadam kebakaran –semuanya mengenakan topeng masker oksigen– dan baju kedap api, menyerbu ke atas untuk mengevakuasi para korban. Barry baru beberapa langkah berlari menjauh ketika sebuah ledakan kuat meruntuhkan bangunan yang sedari tadi ‘menggigil’ itu.

Gedung kukuh angkuh setinggi 460 meter lebih yang menusuk langit dengan 110 lantai dan deretan antene di puncaknya ini luluh tanpa daya. Seperti menara pasir disiram air. Mengubur rombongan pemadam kebakaran yang baru saja merangsek masuk untuk menye lamatkan orang-orang di dalam gedung.

Entah berapa ribu orang persisnya yang pagi itu sedang berada di dalam gedung simbol kapitalisme dunia itu.

Amerika berkabung. Dunia berduka. Panik merajalela bersamaan dengan menjalarnya ketakutan dan kengerian bahwa kekejaman serupa bisa terjadi di tempat lain dan menimpa keluarga, teman, famili, kerabat, dan sesama kita. Orang marah, tapi tak tahu harus melam piaskan ke mana.

Ya. Ketakutan, kengerian, kepedihan, kejaman, yang bercampur aduk dengan kemarahan itu, adalah telor alias efek yang dilahirkan dan dijalarkan teror. Dari segi ini, sang mencipta teror telah berhasil dengan aksinya.

Negara adidaya, penguasa dan pengatur dunia seperti Amerika saja, ternyata tak berdaya mencium gerakan teror. Padahal di negeri itu pula pasukan-pasukan elit dunia dilatih untuk menghadapi, melawan, dan melumpuhkan terorisme. Di negeri itu pula teknologi teror dikembangkan secara maksimal untuk melawan teror.

Jika negara macam Amerika saja –yang memiliki sumberdaya tak terbatas untuk mengembangkan kecanggihan teknologi– masih bisa dikadali teroris, apalagi negara kecil dan baru berkembang serta baru tertimpa krisis macam ‘rekiblik’ kita ini.

Tapi, apa gunanya pula menekan negara miskin tanpa daya dengan teror, jika dengan sekali gertak saja sudah terbirit-birit melipat ekor. Atau diiming-iming seupil kredit saja matanya sudah hijau dan manggut-manggut menurut.

Apalagi teror itu bukan barang baru di negeri kita. Hanya saja skalanya memang tidak sespektakuler insiden WTC-Pentagon-Pennsylvania. Amerika berduka kehilangan ribuan warganya dalam sekali sentak. Sama halnya dengan perasaan yang dialami Jepang ketika Nagasaki-Hiroshima dibom-atom Amerika.

Tak jauh pula bedanya dengan bangsa Yahudi yang kehilangan sanak-saudara di kamp- kamp pembunuhan massal Jerman, sebagaimana kepedihan bangsa Palestina yang kehilangan sanak-anak, suami dan istri mereka dalam pembantaian sistematis oleh kaum Yahudi. Kenge rian yang sama, pasti dialami bangsa Bosnia di bawah rezim teror Slobodan Milosevic.

Selama 30 tahun lebih, bangsa kita pun diteror oleh penguasa sendiri, yang kadang meminjam tangan sesama kita. Kini ‘pelajaran teror’ yang diserap dari rezim lalim itu, dipraktekkan oleh siapa saja yang berkepentingan menekan pihak lain.

Karena itu kita masih terus dicabik-cabik kepedihan ketika ribuan putra-putri Aceh dibunuhi, ketika perempuan- perempuan Tionghoa diperkosai, ketika orang-orang Madura dipenggali, ketika bom-bom ber ledakan dibergai kota, di depan hidung kita. Hingga kini.

Teror terbukti efektif untuk memaksakan kehendak, dengan cara menyebarkan ketakutan dan kengerian. Telor memang dilahirkan dari rahim kekejamanan, kemudian ditetaskan dalam bentuk praktek nyata.

Kelompok tertentu dengan jaringan besar menetaskan telor itu dengan cara meledakkan ‘peluru kendali’ pesawat besar penuh penumpang dan sarat bahan-bakar ke gedung jangkung. Kelompok yang lebih kecil lagi menetaskan telor teror itu lewat pembantaian massal suku yang dianggap lawan.

Lainnya, mungkin perorangan, cukup dengan memamerkan rajah di sekujur tubuh, sambil jalan sempoyongan dan mata mengantuk, menadahkan tangan di simpang-simpang jalan. Ya, ternyata teror sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari sehingga dengan rakus kita lumati berita televisi, surat kabar, radio, yang mewartakan aksi teror.

Teror pun menelorkan satu hal lagi: Surat kabar laris! ***

Bandung, 120901

Encep dan CIA

CECEP bukanlah berarti sosok semi idiot sebagaimana diperankan Anjasmara dalam sinetron mendayu-dayu yang disiarkan televisi swasta. Cecep adalah pujian yang dijadikan nama depan -panggilan sayang– bagi anak lelaki di lingkungan masyarakat Sunda.

Ia sendiri berasal dari kata kasep (tampan), yang bermetamorfosa jadi Asep, Acep, Cecep, Encep (dibaca n’Cep). Semua orangtua, pasti menganggap putra lelakinya sebagai sosok paling tampan, kan? Maka Nurzaman pun lebih dikenal dengan nama Encep.

Ya, karena Nurjaman adalah Si Tampan kesayangan, maka keluarga Ending di Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat, selalu menyapanya dengan panggilan sayang, Encep. Atau, Encep Nurjaman. Itu sebabnya, hampir tak seorang pun kenal dengan nama Hambali, sosok lelaki gempal dengan wajah penuh cambang bauk, sebagaimana yang dilansir media massa.

Lalu, siapa Hambali?

Nama ini pernah menghiasi berbagai media massa ketika bom-bom berledakan di berbagai tempat di hari-hari sekitar Natal, Idul Fitri dan pergantian tahun dari 2000 ke 2001. Pengeboman rumah sakit di Yogya, di depan Katedral Jakarta, di Bandung, Ciamis, juga di Sukabumi, Medan, Pekanbaru, Batam, Mojokerto, Mataram, dan lain-lain.

Nah, nama Hambali mencuat lagi menyusul ledakan bom di Kuta, Bali, Sabtu 12 Oktober lalu yang menewaskan lebih dari 185 orang. Polisi mencurigai Si Encep, eh Hambali lah yang bertanggungjawab atas aksi teror yang mengguncang dunia setelah tragedi WTC, 11 September 2001.

Sejauh ini sosok Hambali hanya bisa dikenali lewat foto-foto yang sudah terpublikasi, dan hanya ada satu dua saja. Itu pun masih ada yang menyangsikan bahwa ia memang Hambali yang dimaksud, yakni lelaki yang ketika di kampungnya dipanggil dengan nama Encep Nurjaman itu tadi.

“Kalau yang dimaksud itu adalah Encep Nurjaman, memang keponakan saya yang pernah saya asuh sedari kecil. Tapi, yang saya tahu wajahnya tidak sama dengan yang ada di koran, atau TV,” kata seorang pamannya.

Oke, Encep. Jadi, bagaimana perangai lelaki itu sebenanrnya? “Encep itu pendiam dan taat beragama. Tapi walaupun pendiam, ia cukup ramah sama semua orang. Selain itu dia pintar. Bahkan pernah jadi bintang pelajar waktu SMA,” kenang sang paman.

Kini, Si Encep tercatat dengan nama Hambali dalam daftar polisi internasional, dan daftar orang yang paling dicari oleh inytel-intel di sejumlah negara. Sebut saja Malaysia, Singapura, Filipina, Indonesia, Australia, Inggris, dan bahkan dinas rahasia paling terkenal, CIA (central intelligence agency) alias dinas rahasia Amerika Serikat.

Para intel George W Bush itu yakin, Hambali adalah satu di antara aktifis Jamaah Islamiyah, organisai yang mereka anggap sebagai jaringan Al Qaida pimpinan Osama bin Laden.

“Sejumlah anggota Jamaah Islamiyah yang tertangkap mengakui bahwa Hambali bekerja untuk Jemaah Islamiyah. Hambali terlibat dalam aksi penyerangan ke gereja-gereja. Ia juga berperan dalam aksi pengeboman di Filipina pada awal Agustus 2000. Kata seorang diplomat senior di Kedutaan Besar AS di Jakarta.

“Dalam beberapa tahun terakhir, ia juga terlibat aksi-aksi pengeboman di wilayah Indonesia, di mal-mal, dan di Kedubes Malaysia,” tambahnya.

Pihak CIA menduga Hambali adalah salah satu deputi Jamaah Islamiyah yang didirikan dan dipimpin Abu Bakar Ba’asyir, saat ia hijrah ke Malaysia (1985-1998) menghindari eksekusi rezim orde baru. Ketika itu ia divonis penjara karena menolak asas tunggal Pancasila.

Nah, dalam pengelanaannya selama 13 tahun itulah Ba’asyir disebut-sebut mendirikan JI, dengan Hambali ada di dalamnya. Di Negeri Para Encik itu, Encep Nurjaman alias Hambali bersentuhan dengan Kumpulan Militan Malaysia (KMM).

Seorang tokoh kuncinya, Wan Min Wan Mat, telah ditangkap. Polisi Malaysia menduga, Wan dan kawan-kawan memperoleh instruksi (untuk melancarkan aksi-aksi teror) dari Hambali dan Ba’asyir.

Tentu informasi itu tak boleh mentah-mentah dikunyah dan ditelan sebagai kebenaran mutlak sebelum bukti-bukti konkret terpampang dengan jelas di hadapan kita.

Kita harus menyaring dan melihatnya dengan jernih, apakah betul memang demikian kejadiannya, atau betul seperti apa yang diperkirakan banyak pihak bahwa ini semata merupakan manuver Amerika Serikat (AS) untuk memperoleh dukungan dunia dalam memukul gerakan-gerakan Islam yang dinilai akan merugikan kepentingan AS.

Jika benar kejadiannya seperti apa yang diyakini pihak Amerika dan kini memperoleh dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka Hambali termasuk tokoh yang harus dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan berbagai aksi teror yang makin marak akhir-akhir ini dan memakan banyak korban jiwa.

Sebaliknya, jika betul apa yang diperkirakan banyak orang, bahwa semua hiruk-pikuk ini hanya merupakan taktik Amerika yang -dengan segala kemampuan yang dimilikinya– bisa “menguasai” dunia, maka sudah selayaknya kita sangat berhati-hati agar tidak terbawa arus dan terjebak pada pola permainan yang sedang mereka gelar, misalnya melalui operasi intelijen.

Kita sepakat bahwa aksi teror harus diperangi. Dan jika betul-betul terbukti bahwa Hambali adalah dalang dari segala macam teror yang marak akhir-akhir ini, kita tentu sepakat agar yang bersangkutan ditangkap dan diproses seuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, yang paling jelas saat ini adalah, bahwa sebuah desa bernama Sukamanah, dilanda kehebohan gara-gara Hambali dicari-cari para intel, bahkan oleh agen rahasia dari Amrik. Akibatnya, banyak warga desa ini “diteror” oleh ketakutan dikaitkaitkan dengan Si Encep yang disebut-sebut sebagai unsur “teroris” kelas dunia.

Dengan kata lain, para agen rahasia AS kini sedang mengendus-endus mencari lelaki asal Desa Sukamanah, Karangtengah, Cianjur itu. Waw! ***

Bandung, 281002

Amrozi dan Bush

BOLEH jadi, nama paling beken pasca insiden bom Bali adalah Amrozi. Bukan tidak mungkin, bahkan Presiden AS George W Bush pun mencoba menghapal nama ini ketika menyimak CNN di ruang pribadinya di Gedung Putih di sela-sela kesibukannya mengendalikan gairah untuk merontokkan Saddam Hussein.

Nama Amrozi, mungkin sempat pula mencuri sejenak perhatian John Howard, yang –dengan berbagai cara menekan– pemerintahan Megawati agar bersungguh-sungguh memerangi apa yang mereka sebut sebagai aksi teror. Maklum, di smaping Indonesia, Australia adalah negara yang paling berduka oleh tragedi Bali.

Tapi, siapa Amrozi?

Amrozi adalah lelaki berusia 35 tahun, warga Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Lamongan, Jawa Timur. Sehari-hari ia dikenal sebagai sosok pendiam. Putus sekolah pada tingkat SLTP. Terakhir ia mencari nafkah di Malaysia. Sekembalinya dari negeri jiran ia buka bengkel di kampungnya.

Bum! Bom meledak di Bali. Dan, popularitas lelaki berusia 35 tahun ini kemudian mencuat, nyaris mengalahkan Ustad Abu Bakar Ba’aysir yang ditangkap polisi beberapa saat setelah insiden Bali.

Rangkaian peristiwa berikutnya, berturut-turut seperti digiring untuk selalu mempunyai pertautan, persinggungan, keterkaitan, dan hubungan, dengan Abu Bakar Ba’asyir. Begitu pula publikasi terakhir mengenai Amrozi.

Lelaki yang disebut-sebut merupakan koordinator lapangan aksi peledakan bom di Kuta Bali, yang menewaskan lebih dari 180 orang itu, konon mengenal Ustad Abu, bahkan selalu minta restu Pak Ustad untuk berbagai tindakannya.

Benar atau tidak pengakuan Amrozi yang diumumkan polisi itu, entahlah. Yang jelas, kali ini polisi kita mencatat prestasi yang bisa disebut luar biasa.

Ya, luar biasa.

Dalam tempo sebulan, mereka berhasil mulai menyingkap satu demi satu potongan-potongan mozaik yang tercerai berai oleh ledakan bom Bali yang mengguncang dunia internasional itu.

Tentu saja –mestinya– ini berkat totalitas kerja keras ditambah keterpaduan kerja sama dengan berbagai pihak. Termasuk -tentu saja– polisi Australia dan Amerika beserta jaringan intelijennya.

Totalitas dan kecepatan kerja para penegak hukum dalam kasus Bali ini, tentu saja menerbitkan harapan baru, bahwa pola seperti itu akan selalu menyertai langkah-langkah mereka menegakkan profesionalismenya dalam mengusut berbagai kasus.

Artinya pola kerja yang menunjukkan profesionalisme tinggi itu tidak hanya diterapkan manakala ada perkara yang menyangkut orang asing sebagai korban. Kalau korbannya bangsa kita mah, ya seadanya saja.

Keraguan macam ini sah-sah saja menganggu pikiran siapa pun, terutama jika menyimak kasus-kasus yang tak kalah besar sebelum ini. “Pembakaran” lebih 130 orang di Mitra Plaza Banjarmasin 23 Mei 1997, misalnya, tampaknya tidak ditangani dengan profesionalisme tinggi sebagaimana yang mereka tunjukkan dalam Kasus Bali. Soalnya, sampai kini perkara itu seakan dibiarkan tenggelam dalam kegelapan ingatan.

Atau jangan jauh-jauh lah. Sebelum sampai pada kesimpulan ‘menersangkakan’ Amrozi, polisi toh sempat salah menangkap orang. Seorang gila di Flores, Nusa Tenggara Timur, misalnya, mendadak jadi orang penting ketika 2 November lalu polisi menggiring kemudian menerbangkannya ke Denpasar, Bali.

Rupanya, wajah orang ini mirip dengan salah satu wajah dalam sketsa yang diumumkan polisi sebagai wajah-wajah para tersangka “teroris”. Jika pola ‘asal mirip’ macam ini merupakan bagian dari profesionalisme para penyidik, maka celakalah wahai orang-orang yang ditakdirkan berwajah mirip!

Inilah yang dialami Zulfan. Ia berurusan dengan polisi di Medan, Sumatera Utara, 4 November lalu, gara-gara wajahnya mirip dengan salah satu wajah yang disketsakan itu. Pemuda ini tetap meringkuk di tahanan atas tuduhan memalsukan identitas. Lho, kok?

Gampang saja, toh? Polisi telanjur sudah menangkap. Dan bisa saja isin, karena keliru menciduk orang. Ya, perlu lah dicari legitimasi –pembenaran– untuk mengurung orang yang sudah telanjur ditangkap itu. Bahwa nanti ia tidak terbukti bersalah, itu urusan lain. Heheheheh.

Jangan-jangan, kata teman saya, profesionalisme macam ‘asal mirip’ ini pula yang dipakai saat menangkap Amrozi.

Tampaknya sih tidak. Setidaknya, jika merujuk pada apa yang dijelaskan polisi sebagaimana dikutip koran-koran, bahwa buktibukti fisik menunjukkan kebenaran tuduhan awal penyelidik.

Keterangan Amrozi –lagi-lagi sebagaimana dikutip polisi– juga menyebut sejumlah nama yang selama ini selalu muncul dalam pemberitaan menyangkut insiden-insiden pengeboman. Hambali, misalnya. Tokoh yang paling dicari intel Malaysia, Singapura, Filpina, dan Indonesia itu, konon pernah berhubungan degan Amrozi.

Toh ada juga yang melihat rangkaian dan kemunculan tokoh seperti Amrozi dan Hambali ini dari sudut pandang lain. “Kedua orang ini merupakan bagian dari permainan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya dalam mengobrak-abrik bangsa Indonesia,” kata analis politik dan pengamat intelijen, Letkol (Purn) H Djuanda dalam sebuah kesempatan di Bandung akhir pekan lalu.

Peledakan bom di Bali hanya bagian dari mata rantai konflik yang diciptakan AS di Timur Tengah selama ini. Semua mata rantai ini pada akhirnya berujung di satu kepentingan, yaitu tentang minyak, Mudah sekali untuk membuktikan hal itu, katanya.

Salah satu indikasi dari keterlibatan itu, barang bukti yang ditemukan oleh petugas, termasuk residu bahan kimia yang diduga dipasok oleh Amrozi, sebagian besar ditemukan oleh aparat dari luar negeri, termasuk Australia. Aparat kemanan dari Indonesia, hanya menindaklanjuti temuan itu.

Artinya, parat kemanan Indonesia hanya menuruti segala keinginan para petugas asing. Sikap ini didorong oleh keterbatasan infrastruktur, SDM, termasuk kecanggihan teknologi Indonesia yang masih serba terbatas.

“Singkatnya, pemerintahan Megawati sebenarnya sudah mati. Intervensi negara-negara asing seperti Amerika Serikat atau Australia akan semakin besar. Setelah itu kita akan didikte tentang apa saja yang harus kita lakukan. Kejadian ini menandakan hilangnya kemerdekaan sejati,” katanya.

Jika analisis yang dikemukakan ahli intelijen ini benar, berarti aparat keamanan kita baru akan bertindak profesional jika memang dipaksa dan ditekan oleh pihak asing karena ada orang asing yang jadi korban.

Jadi, kasus 23 Mei 1997 tak diusut tuntas, kasus Sampit tak dibuka sampai ke tingkat peradilan, kasus orang hilang tak juga diselidiki, kasus Udin, Kasus Trisakti, dan kasus-kasus lain tak jua terungkap, adalah karena para korbannya bukan orang asing.

Kasihan sekali.***

Bandung, 11 November 2002

Tahun Teror

BANYAK orang akan sepakat jika ada yang mengatakan bahwa tahun 2002 –yang berakhir pukul 24.00 hari Rabu 31 Desember– adalah tahun teror. Ya, teror terjadi dalam berbagai bentuk di berbagai tempat di tanah air. Puncaknya, 12 Oktober 2002 ketika bom dengan ledakan yang dahsyat mengguncang Bali.

Lebih 180 orang tewas. Ratusan lain cedera. Nama Indonesia tercoreng. Turis asing –salah satu sumber devisa di luar minyak dan gas– jadi takut. Pengelola negara pun menerima ‘teror’ balik dari pemerintahan manca negara berupa tekanan untuk membongkar habis para teroris. Kalau tidak? Tahu sendirilah.

Insiden Bali seolah meneguhkan anggapan sejumlah pihak (asing) selama ini bahwa Indonesia telah jadi sarang yang jaman bagi kaum teroris. Pernyataan dan sinyalemen yang –sempat– ditolak mentah-mentah bahkan oleh orang sekaliber Wakil Presiden Hamzah Haz.

Orang yang berkutat dan meyakini teori persekongkolan, mungkin tetap menganggap insiden Bali adalah satu mata rantai dari persekutuan jahat untuk memojokkan Indonesia. Di lain piak orang juga mulai yakin, bahwa ternyata ada orang-orang Indonesia yang tega hati melakukan tindakan macam itu.

Tak jelas mana yang lebih tepat. Yang jelas, korban telah jatuh. Dan kita sadar, ternyata selama ini bertetangga dan bahkan berada di dalam kancah ‘republik teror’ sebab teror tetap terjadi meski orang-orang yang disebut sebagai para pelaku ledakan di Bali sudah ditangkapi.

Bahkan orang-orang yang akan melaksanakan ibadat pada hari rayanya pun diteror. “Natal akan jadi puncak aksi pengeboman,” demikian sebuah berita yang dilansir beberapa media beberapa hari setelah insiden peledakan bom di Makassar, 12 Desember 2002. Berita itu sendiri lebih merupakan teror ketimbang informasi.

Apalagi seperti luas diketahui, sejak insiden Bali, aparat keamanan jadi sedemikian siaga dan ekstra sensitif. Kini, pengungjung mal dan pusat-pusat belaja di Bandung –misalnya– sudah tak merasa terganggu lagi oleh pemeriksaan rinci saat mobil mereka memasuki areal parkir. Demikian pula yang terjadi di kotakota besar lain seperti di Jakarta dan Surabaya.

Malam pergantian tahun pun tak lepas dari serbuan teror. Setidaknya, orang tak lagi begitu leluasa melepas kegembiraannya karena di san-sini aparat disiagakan untuk menjaga berbagai kemungkinan. Paket pengamanan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru -meski merupakan kegiatan rutin– menunjukkan betapa warga kita sangat merindukan rasa aman dari aneka teror.

Tapi, teror toh tetap terjadi. Kalau tidak di jalan raya, ya di pasar-pasar, di pelabuhan, di terminal, di hutan dan di tambang liar batubara. Teror bisa muncul dari penjahat, bisa juga dari pejabat. Bagaimana –misalnya– mereka berantem, saling serang dan saling menjatuhkan. Tidak di pusat, tidak di daerah. Sami mawon. Tindakan mereka kadang meneror dan melecehkan akal sehat rakyat yang mereka pimpin dan mereka wakili.

Ya, para pemimpin, para politisi dan para pejabat itu tampaknya telah gagal menyelenggarakan komunikasi politik, baik di antara mereka sendiri maupun antara mereka dengan rakyatnya. Yang terjadi adalah: komunikasi mereka membuat rakyat terteror.

Contoh paling mutakhir tentu bisa kita simak dari perseteruan antara Menneg BUMN dengan Ketua MPR dalam kasus penjualan saham Indosat. Bagaimana rakyat tidak terteror oleh pernyataan-pernyataan mereka yang demikian terbuka, telanjang, dan tanpa tedeng aling-aling.

Itu di pusat. Di daerah sama pula halnya. Sebelum “diredam” oleh berita teror bom di Bali, misalnya, Kalimantan sempat mencatatkan sejarah politik tersendiri ketika DPRD Kalsel memecat gubernur, dan sang gubernur tetap duduk di singgasananya seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tenang, tak terusik, sampai sekarang.

Di Jakarta lebih heboh lagi. Bagaimana misalnya calon gubernur yang jelas-jelas diindikasikan terlibat dalam aksi brutal pemberangusan terhadap kegiatan partai yang kini berkuasa, malah direstui dan didukung penuh oleh ketua partai yang dahulu diberangusnya itu. Lagi-lagi, rakyat diteror pikirannya, dibikin bingung seperti dipelintir puting beliung.

Tapi yang paling konyol adalah kejaidan di Jawa Barat. Wakil gubernur yang juga termasuk kandidat untuk pemilihan gubernur pada periode berikut, tiba-tiba keserempet ‘teror’. Rumah dinasnya digrebek polisi. Dua anaknya diciduk dan digelandang ke penjara karena ternyata terbukti terlibat penyalahgunaan narkotika.

Ajaib atau tidak, tepat hari Natal tahun itu kedua anaknya sudah bebas kembali setelah divonis empat bulan dikurangi masa tahanan. Lagi-lagi akal sehat orang awam diteror oleh keganjilan hukum di negeri ini.

Orang tak habis mengerti, buat apa polisi susah-susah menggrebek, menangkap, memeriksa dan menahan. Lalu buat apa jaksa menyeretnya ke pengadilan, kalau kemudian menuntutnya dengan hukuman minimal, dan hakim memvonis dengan hukuman di bawah tuntutan.

Padahal, seperti ditegaskan oleh presiden sendiri, penyalahgunaan narkotika itu sudah jadi masalah nasional yang harus ditangani dan diatasi secara serius. Saking seriusnya, pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN), semacam DEA (drugs enforcement agency – badan pengawasan narkotika) di Amerika Serikat.

Di daerah, BNN juga memiliki jaringan yang –sangat boleh jadi– tak kalah canggih oleh jaringan pengedar narkotika. Lembaga-lembaga swata dan gerakan spontan dari masyarakat bahkan sudah lebih dahulu bergerak memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, termasuk melakukan gerakan-gerakan penyelamatan terhadap korban-korbannya yang saban tahun terus meningkat.

Di Banjarmasin dan sekitarnya saja, seperti kata Kapolda Kalsel baru-baru ini, penyalahgunaan narkoba –yang ditangani polisi– sepanjang 2002 meningkat luar biasa, yakni 170 persen dibanding kasus serupa pada tahun 2001.

“Teror” yang muncul dari peredaran narkotika dan obat berbahaya ini tampaknya tak akan selesai bersamaan dengan bergantinya tahun. Sebab terbkuti setiap tahun makin banyak saja orang-orang yang menyalahgunakan narkotika.

Boleh jadi, “teror” yang dijalarkan oleh penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya ini masih akan terus meningkat, juga di tahun 2003 dan tahun-tahun mendatang. Seorang pejabat, misalnya, pernah mengemukakan perkiraan kasar bahwa di setidaktidaknya Rp 6 triliun uang dibelanjakan oleh para pecandu narkoba saban bulan di seantero negeri ini. Setahun, berarti Rp 72 triliun. Bayangkan!

Sangat boleh jadi, karena fantastisnya dana yang terlibat dalam rimba bisnis ini dan demikian ruwet jaringannya, maka pemberantasannya pun terksesan selalu kandas. Alih-alih surut, malah gelombangnya kian besar dan meluas menembus relung-relung pergaulan generasi hingga ke tingkat pedesaan. ***

* Bandung, 311202

Penebar Maut

PEKIK takbir menggelegar di Gedung Nari Graha Denpasar, tempat sidang pengadilan atas Imam Samudra –satu di antara terdakwa dalam kasus peledakan bom di Kuta, Bali, 12 Oktober 2002.

Rabu, 10 September 2003 sore, Imam divonis mati. Sebelumnya, majelis hakim juga memvonis mati Amrozi. Lelaki Lampongan ini didakwa telah berkomplot dengan Imam dan kawan-kawan untuk meledakkan bom di Bali.

Tuhan Maha Besar. Demikian arti pekikan Imam. Hanya dia yang tahu apakah pekikan ini memancar dari relung kesadarannya, langsung memuji Tuhan Sang Maha Pemilik Hidup atau semata penghiburan ketika hukum dunia yang mengadilinya dia anagrap tak lagi memberi peluang lain kecuali mati.

Betul, bahwa hidup mati manusia di tangan Tuhan. Tapi betul pulalah bahwa manusia bisa jadi perantara dalam urusan itu. Jika apa yang didakwakan itu benar adanya, berarti Imam dan dan kawankawan pun ikut jadi perantara pencabut nyawa melalui aksinya. Lebih 200 orang mati dalam sekali sentak bom di Kuta, 12 Oktober 2002.

Boleh jadi banyak orang setuju agar orang-orang seperti ini dihukum mati. Namun kita juga tidak tahu persis apakah dengan mematikan orang-orang macam Imam, Amrozi, dan lain-lain, aktivitas teror –jika memang benar orang-orang ini teroris– lantas akan surut, atau bahkan mati sama sekali?

Membiarkan orang-orang semacam Imam –jika ia memang betul teroris– dan jaringannya beroperasi dengan bebas, tentu saja tidak benar. Begitu pula membiarkan para kriminal besar, para penjahat narkotika, dan para koruptor.
Membunuh orang, apa pun alasannya –termasuk menjalankan ketentuan hukum (manusia)– juga tetap salah, sebab kehidupan adalah hak Sang Maha Pemilik Hidup, sebagaimana kematian adalah hak Sang Maha Pemilik Maut.

Itu sebabnya, vonis mati seringkali masih jadi perdebatan. Eksekusinya pun, kadang baru dilaksanakan bertahun-tahun setelah vonis, sekaligus memberi kesempatan bagi terpidana untuk mencoba melakukan berbagai upaya hukum, termasuk pengampunan dari kepala negara.

Hukuman mati terdapat di seluruh belahan bumi sebagai warisan hukum sejak awal peradaban manusia, namun seiring dengan perkembangan peradaban itu sendiri, masyarakat dunia mulai meninggalkan hukuman mati, misalnya di banyak negara khususnya Eropa, meskipun sejumlah negara lain masih menerapkannya, termasuk Indonesia.

Di Nigeria, misalnya. Amina Awal, seorang perempuan muda hari-hari ini sedang menanti hukuman mati. Pengadilan menganggapnya terbukti melakukan hubungan badan di luar nikah. Hukumannya? Rajam sampai mati. Eksekusi dilaksanakan Januari tahun depan sampai ia menyapih anak hasil perzinahan yang menyeretnya ke hukuman mati itu.

Di Saudi Arabia, seorang perawat asal Inggris, Deborah Parry divonis mati dengan tuduhan melakukan pembunuhan terhadap sesama perawat, Yvonne Gilfort (55). Korban yang berasal dari Australia ini ditikamnya sebanyak 13 kali.

Parry akhirnya selamat dari hukuman mati setelah mendapat grasi dari Raja Fahd, dan pengampunan dari kakak korban yang meminta uang tebusan (uang darah) sebesar 750.000 Poundsterling.

Tapi Warni, seorang wanita pekerja asal Indonesia, tewas dengan kepala menggelinding. Ia dihukum pancung atas tuduhan membunuh majikannya, sementara rekan senegaranya, Kartini Kartini yang didakwa berzina hingga melahirkan seorang anak, lolos dari hukuman mati berkat campur tangan pemerintah Indonesia.

Para pemerhati hukuman mati pun tentu masih ingat legena Margaretha Gertruide Zelle yang beken dengan nama Mata Hari, seorang penari yang kemudian dituding jadi mata-mata. Atau drama kematian Maria Antoinette yang menjalani pancung dengan guilotin dan Joan of Ark yang dihukum bakar sampai mati karena dianggap menyimpang dari adat.

Terlepas dari pro-kontra, hukuman mati bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan hukuman terberat untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan, di sisi yang lain, hukuman mati adalah hukuman yang tidak bisa dianulir atau tertutup kemungkinan revisi.

Jika hukuman mati telah dilaksanakan, dan ternyata dikemudian hari ditemukan bukti-bukti dan fakta lain yang menyatakan terpidana bukan pelaku kejahatan itu, maka tertutup sudah upaya revisi baginya.
Mungkin karena itulah sejumlah aktivis kemanusiaan melontarkan ketidak setujuannya terhadap hukuman mati, meskipun hal itu kadang berbenturan dengan aktivis HAM pada kasus-kasus narkotika.

Masyarakat di tanah air kita pun masih terpecah dua dalam menadang hukuman mati. Banyak yang setuju, ada juga yang menolak.

Di tanah air kita, hukuman mati mengadopsi Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Vonis bisa dijatuhkan dalam peradilan umum maupun militer dan berbentuk hukuman tembak sampai mati.

Dalam KUHP sekurang-kurangnya ada sepuluh jenis kejahatan yang terancam hukuman mati, antara lain perbuatan makar, membunuh Kepala Negara, hingga pembunuhan berencana.

Perbuatan kriminal di luar KUHP diatur dalam sejumlah undang-undang, yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang penyalahgunaan Narkotika, dan –yang paling baru– Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sejarah mencatat, Indonesia telah beberapa kali menghukum mati para terpidana mati, baik itu pelaku kriminal maupun tahanan politik. Misalnya Kusni Kasdut (pembunuh dan perampok), Kacong Luranu (pembunuhan) dan Chen Tien Chong (kasus narkoba), Azhar bin Muhammad (pembajak pesawat Woyla), juga para terpidana dalam kasus pemberontakan Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia.

Di beberapa penjara, kini sejumlah terpidana mati juga menunggu eksekusi. Bisa dipastikan, semuanya dihukum mati karena tindakan kriminal, membunuh atau memproduksi dan mengedarkan narkotik, sebab tak ada lagi trahanan politik.

Namun rasanya belum pernah ada koruptor yang divonis mati, apalagi sampai dieksekusi. ***

Bandung 170903

Teror (Lagi)

SEBUAH mobil boks meluncur di keramaian lalu-lintas. Tak ada yang aneh. Di ruas-ruas jalanan Jakarta yang saban hari disesaki ribuan mobil dari berbagai jenis, kehadiran satu mobil boks tidaklah akan menarik perhatian.

Terlebih di kota bisnis. Pemandangan macam itu biasa saja. Kamera-kamera yang disimpan secara tersembunyi di gedung-gedung jangkung pun menangkapnya biasa pula. Bukan objek menarik bagi operator di balik monitor di pusat kendali sistem sekuriti.

Malah, jangan-jangan, kamera itu ditancap permanen di sudut- sudut strategis properti yang bersangkutan. Dibiarkan bergerak sendiri secara otomastis seuai pola waktu geraknya yang sudah dikunci, karena itu tak perlu ditongkrongi operator.

Itu pun lazim saja. Wong kamera tersebut dipasang bukan dengan maksud merekam aksi teror, kok.

Orang –terutama aparat keamanan– baru menyadarinya beberapa saat kemudian. Dan, opini pun terbentuk. Bahwa bom yang meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Kamis (9/9) itu adalah bom mobil.

Ya, gambar hidup yang terekam sekilas itulah yang antara lain jadi petunjuk kuat di samping serpihan dan kepingan mobil yang belakangan diketahui dari jenis ternetu, keluaran pabrik tertentu.

Tapi, korban-korban telah jatuh. Tewas. Cedera. Tak bisa diperbaiki. Tak bisa dikembalikan, sebagaimana kita me-rewind tayangan rekaman dari kamera pengaman itu –dan menghentikannya pada saat tepat– agar mobil tadi tak meledak. Momentum itu sudah terjadi, sebagaimana Anton Sujarwo –Satpam Kedubes Australia– sudah menyatu dengan tanah dari mana ia berasal.

Ternyata, teroris –atau siapa pun mereka yang tindakannya menyebarkan kematian dan ketakutan– tak pernah kalis. Mereka masih berkeliaran di mana pun. Juga di tanah air kita.

Setidaknya, itulah kesimpulan awal yang ditarik aparat keamanan. Mereka bilang, insiden ini terkait dengan jaringan teroris Dr Azahari dan Noordin Moh Top, dua tokoh yang juga disebut-sebut dalam ledakan bom di JW Marriott Hotel Jakarta tahun 2003 dan di Bali 2002.

Yang jelas, insiden yang menghadirkan kekejamanh dan kekejian ini hanya berselang beberapa hari setelah Amerika Serikat dan Australia memperbarui peringatan mereka agar warganya tidak mengunjungi Indonesia bila tidak benar-benar perlu.

Konon, para intelijen negara itu sudah mencium adanya gerakan teroris yang akan beraksi terutama di daerah yang berkaitan dengan aktivitas warga asing di Indonesia.

Padahal –seperti kata Kapolri di depan Komisi II DPR RI, satu jam sebelum terjadi ledakan– situasi keamanan di Indonesia secara umum cukup kondusif menjelang pemilihan presiden putaran kedua.

Kapolri tentu tak perlu menarik kata-katanya. Tak perlu pula malu. Wong, fakta-fakta dan data-data tentang situasi kondusif itu diperolehnya sebelum terjadi insiden dan mungkin saja dikumpulkan tidak secara cermat oleh aparatnya, sehingga tak secuilpun keraguan untuk mengatakan situasi kondusif.

Dan, bum!

Situasi ternyata memang kondusif –juga– untuk orang-orang yang bermaksud jahat. Buktinya, mereka bisa dengan aman memeproleh bahan-bahan kimia untuk dijadikan bom. Bisa pula leluasa bergerak karena jaring-jaring intelijen mungkin kurang rapat.

Jika keadaan dianggap kondusif, lalu manusia macam apa yang datang mengacau jika bukan dari kelompok teroris? Okelah, satu pihak pihak menyatakan ini berkaitan dengan pemilihan presiden. Pihak lain menduganya sebagai peringatan tiga tahun Tragedi World Trade Center 11 September 2001.

Ada pula yang menyangkutpautkan hal ini dengan keangkuhan Australia, yang baru-baru ini memperkuat pertahanan dengan membeli rudal dengan dalih antisipasi ancaman dari luar. Selain itu, sikap mreka selama ini selalu tampak lebih Amerika dari Amerika sendiri dalam percaturan kawasan.

Analis lain menyebutkan, insiden ini sengaja dibuat supaya diopinikan sebagai bagian dari perlawanan kelompok Mujahidin Islam di Asia Tenggara, terhadap sasaran-sasaran Barat di Indonesia. Jakarta jadi target, karena secara politis banyak aset milik AS dan Australia di Indonesia.

Publik juga tahu kelompok-kelompok radikal Islam di Asia Tenggara sangat tidak suka policy AS dan Australia terhadap Thailand, Malaysia, Indonesia dan Filipina. Itu sebabnya, dulu ada bom di Kedubes Filipina, lalu di Kuta, Bali. Kemudian di JW Marriott Hotel Jakarta. Dan, kini di depan hidung Duta Besar Australia.

Toh ada juga yang melihat rangkaian insiden bom di tanah air kita ini sebagai bagian dari mata rantai konflik yang diciptakan AS di Timur Tengah selama ini. Semua mata rantai ini pada akhirnya berujung di satu kepentingan, yaitu tentang minyak.

Belum diketahui dengan jelas apa motif sebenarnya dari pelaku peledakan bom ini. Tapi, terlepas dari apapun motifnya, siapa pun kita tentu mengutuk keras tindakan macam itu yang telah menewaskan orang-orang tak bersalah dan tidak berkaitan langsung dengan target para pelaku teror ini.

Taruhlah orang barat jadi sasaran, seperti dalam insiden di Bali. Lalu apakah mereka pernah minta dilahirkan sebagai orang barat, sebagai Amerika, sebagai Australia, sebagai entah apa?

Orang sipil, warga biasa yang tak ada sangkut paut dengan perkara yang dipertentangkan, selalu jadi korban pertama dalam insiden-insiden macam ini.

Jika pun itu dianggap sebagai risiko pertempuran, seperti dipekik-pekikkan Bush saat menyerbu Afghanistan dan ketika menginvasi Irak, lalu perang macam apa yang sedang dilancarkan itu jika bukan cuma pamer kekuasaan yang seakan merepresentasikan kebenaran?

Apa pun alasan di balik semua kejadian ini, korban sudah jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Mereka jadi korban ‘peradaban’ baru yang membangun tabiat manusia-manusianya kian hari ternyata bukan makin membaik, melainkan berbalik.

Ya, tabiat hasil ‘peradaban’ baru ini seperti membalikkan manusia ke masa-masa pra-peradaban ketika spesies kita masih mengedepankan kebrutalan, dan kekerasan, tanpa perikemanusiaan. *

Bandung, 130904

“Made In” Indonesia

YARTI adalah contoh kesekian tentang betapa sialnya nasib buruh dari sebuah negeri kaya berpenduduk lebih dari 200 juta –baca dua ratus juta!– ini.

Bayangkan, setelah duitnya disedot untuk biaya pendaftaran, pe latihan, dan pemberangkatan, sebagai tenaga kerja wanita (istilah yang dijadikan topeng rezim orde baru untuk ‘memuliakan’ predikat buruh bagi kaum perempuan yang menjalani profesi itu), tenaganya diperas sebagai jongos di negeri seberang.

Lalu, begitu tiba di tanah air masih juga dipalaki bangsat-bangsat yang nyanggong di bandara Soekarno-Hatta, Jakarta (lebih tepat, Tangerang). Eh, ketika hendak mudik, bandit bertopeng sopir taksi merampok Yarti habis-habisan.

Yarti, perempuan muda yang –mungkin karena nasib– diekspor sebagai jongos untuk melayani keluarga asing di tempat asing, jauh dari keluarganya nun di dusun, di Jawa.

Ketika pulang dengan sedikit harta hasil pengkristalan keringatnya selama membabu, ia dirampok. Untung, ia tak digagahi ramai-ramai para bajingan rimba ibu kota itu. Tapi, ia jadi kelu. Tak bisa bicara. Sukar mengingat peristiwa yang dialaminya.

Banyak yang bernasib jauh lebih sial dari Yarti. Dekspor –seperti ikan sarden– ke luar negeri. Diperbabukan, digagahi majikan, dipulangnkan, atau bahkan tewas bunuh diri karena tak tahan menanggung aib.

Ada juga yang jadi orang buian karena menghabisi majikannya yang berusaha merenggut kehormatannya. Ahoii, demikian burukkah nasib perempuan buruh made in Indonesia!

Bisa jadi, ya. Lihat, mereka dijaring lewat calo-calo buruh yang berkeliaran hingga ke pelosok-pelosok desa. Lalu dikemas berbagai ‘pusat latihan’ untuk diajari menggunakan mesin cuci dan setrikaan listrik, dan sedikit tata-titi mengatur meja, kemudian diekspor dalam ‘paket-paket’ pengiriman tenaga kerja. Pulangnya, diperas, dirampok, bahkan ada yang digagahi justru oleh bangsa sendiri.

Nasib mereka mungkin tak kalah buruk dari Marsinah. Buruh pabrik arloji di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, bertahun-tahun silam. Perempuan kelahiran Nganjuk 1969 itu ditemukan tewas dalam kea daan yang bikin orang waras bergidik.

Ia cuma menyuarakan nasib diri dan kawan-kawannya, namun remuk redam digilas mesin-mesin penindas yang begitu intensif dioperasikan pada masa itu.

Beberapa waktu lalu namanya kembali disebut-sebut. Polisi Jawa Ti mur mengumumkan akan menyelelidiki lagi penyebab kematiannya yang –kala itu disebut– misterius, meski banyak pihak yakin bah wa hancurnya perempuan ini mereupakan bentuk terburuk dari praktek brutal kekuasaan untuk memberangus siapa pun yang dianggap bisa ‘mengganggu stabilitas’.

Betapa hebatnya. Seorang perempuan, buruh kecil, dianggap seba gai bom yang bisa mengguncang stabilitas negara. Atau sebaliknya, betapa ketakutannya penguasa saat itu, bahkan suara kecil, lemah, dan ringkih pun harus dibungkam karena mengalunkan nada yang berbeda.

Kini, ketika koridor kebebasan sudah terbuka, kaum buruh dan rakyat kecil mulai memperoleh kembali suara hatinya dan berani melontarkannya secara lepas dari jalan raya yang terik sengagar ke dalam gedung-gedung wakil raykat yang megah dan disejuki mesin pendingin suhu.

Di beberapa kota yang sarat industri, seperti Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya, dan Medan, kita menyaksikan gerakan para buruh makin terkoordinasi. Mereka seakan menemukan hak- haknya yang selama ini seakan tak pernah mereka miliki.

“Saya cuma ikut perjuangan teman-teman. Kelihatannya bagus, minta gaji kami naik. Ya, kita ikut,” ujar Maman, lelaki berusi 42, buruh sebuah pabrik tekstil di Bandung dalam sebuah demo di Jakarta. Ikut-ikutan atau kesadaran, tampaknya tak terlalu penting.

Yang jelas, kecenderungan ini mestinya menjadi semacam peringatan dini bagi para pengusaha kapitalis yang melulu memburu keuntungan dengan menekan sekecil mungkin biaya, termasuk memeras keringat para buruh.

Gerakan buruh tak hanya terjadi di Jawa, tetapi juga daerah-daerah lain. Ini tentu saja perkembangan yang sangat positif bagi dinamika kaum pekerja di sini, meski sering disikapi sebaliknya oleh pengusaha –yang dengan lobi dan uangnya– bisa mendekati penguasa untuk membatasi, bahkan –kalau perlu– memberangus gerakan seperti itu.

Kekuasaan dengan aparat sebagai tangan-tangan kokohnya yang menggurita, bisa saja merekayasa hukum. Membolak-balik kebenaran sebagaimana yang terjadi pada kasus Marsinah. Namun kenyataan menunjukkan, makin ditindas gerakan itu, kian massif dan makin melebar pula reaksi baliknya.

Penindasan, di mana pun, selalu akan menghasilkan perlawanan yang terus menerus dan makin lama kian membesar. Tumbangnya rezim orde baru telah memberi gambran yang demikian nyata, bahwa penguasa bisa seenaknya menindas rakyat dan memberangus perlawanan, tapi ketika tiba pada saatnya tak ada kekuatan apa pun yang bisa membendung desakan perlawanan itu.

Menjelang peringatan hari buruh se-Dunia, kasus Marsinah sempat dimunculkan lagi. Organisasi buruh sedunia (ILO) pun memang masih mencatatnya sebagai kasus Nomor 1173 pada deretan kasus- kasus buruh yang belum selesai.

Kasus Marsinah dicoba diungkap dua kali, yakni babak I (1995), ketika kasus itu mulai dibicarakan banyak kalangan, namun akhirnya kandas di tingkat kasasi. Babak II, tahun 1997, saat tim koneksitas mencoba mengungkap kembali, namun tak ada kejelasannya.

Di era pemerintahan Gus Dur, muncul pernyataan yang mendesak agar perkara Marsinah diungkap kembali hingga kebenaran benar- benar terkuak. Saya yakin, saat itu Gus Dur mendesak pengusutan ulang kasus ini bukan karena dia akan hadir sebagai tamu khusus dan berbicara di hadapan peserta sidang ILO di Jenewa, Swiss, Juni 2000.

Namun, lebih dari itu, ia punya komitmen penuh untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkap pembunuh Marsinah –juga kasus- kasus lain di masa silam– dengan mengedepankan supremasi hu kum.

Kasus buruh bukan hanya kasus Marsinah, melainkan juga berbagai kasus lain yang menyangkut buruh kita dan penangannya selama ini terkesan tidak memuliakan kemanusiaan dan penuh tipu muslihat serta dusta-dusta.

Di samping Marsinah, kita masih melihat nasib para buruh lain yang begitu buram dan tak terjamin. Selamanya jadi buruh dan tak pernah dijadikan komponen aset perusahaan, diupah seadanya, dengan status yang rawan.

Tengok saja pabrik-pabrik di sekitar kita, berapa persen di antara ribuan buruh itu yang mendapat status permanen dan memiliki peluang mengisi jenjang karir sebagai profesional di bidangnya.

Itu masih lebih beruntung dibanding mereka yang disamakan de ngan barang ekspor. Dikemas rapi, dibungkus sedikit hasil latihan keterampilan, lalu dikirim ke berbagai rumah tangga di Timur Tengah, Singapura, dan lain-lain sebagai jongos made in Indonesia.

* Bandung 022000