ADA banyak peristiwa penting terjadi pada bulan Mei di samping Hari Pendidikan Nasional (2/5) dan Kebangkitan Nasional (20/5).

Pertama, 23 Mei 1997, ketika Banjarmasin berubah jadi ‘neraka politik’ yang lukanya hingga kini belum tersembuhkan; Kedua, 12 Mei 1998 – ketika aparat menembak mati empat Mahasisiwa Trisakti; Ketiga, 13 Mei 1998 ketika kerusuhan meledak dan berbelok jadi kerusuhan rasial paling memalukan;

Keempat, 20 Mei 1998 – demonstrasi mencapai puncaknya dan dua juta manusia larut dalam demo damai di Yogya, begitu juga di kota-kota lain, sementara ribuan mahasiswa menduduki MPR. Kelima, 21 Mei 1998 – Soeharto mundur dan Habibie naik, dan … begitulah, regulasi pers dilonggarkan sehingga media cetak bermunculan bak kecambah.

Tiap memasuki bulan Mei, saya selalu teringat kerusuhan di Banjarmasin. Saban kali mengantar anak bungsu saya main bombom car di sebelah Mitra Palaza, atau sekadar melintas di depan bangunan itu, saya selalu terusik. Kadang bahkan menggigil membayangkan horor politik itu, tiga tahun silam. Ya, 23 Mei 1977. Warga Banjar, dan siapa pun, yang punya rasa kemanusiaan, tentu tak akan melupakan tragedi itu.

Bayangkan, 70-an orang bersitumpuk, bergelung di satu sudut. masing-masing berusaha menyelamatkan nyawanya yang cuma seutas tipis itu, sementara api berkobar hebat dalam bangunan yang sesungguhnya dirancang bukan untuk tungku, tapi dibangun tanpa fasilitas penyelamatan darurat yang memadai.

Saya seakan mendengar pekikan, rintihan, lenguhan ketakberdayaan dari orang-orang yang tak saya kenal tapi saya yakin mereka adalah saudara saya sebangsa. Dinding-dinding masif yang kini telah dibangun lagi itu, seolah masih menyimpan gaung kepedihan mereka saat diperangkap dalam tungku raksasa yang dinyalakan tangan-tangan iblis kekuasaan.

“Hampir sebagian besar tubuh korban ditemukan telah hangus menjadi arang sehingga yang tertinggal hanya tulang-tulang, itu pun dalam kondisi yang agak rapuh. Beberapa korban, terutama yang berada pada tumpukan paling bawah, ditemukan masih utuh beberapa bagian tubuhnya, terutama pada bagian perut dan pantat,” demikian berita yang dikirim rekan-rekan Banjarmasin Post. Ketika itu saya bertugas di Bernas.

Lebih dari 130 orang tewas dalam amuk massa yang mencabik Banjarmasin dan menorehkan luka sosial yang sangat dalam itu. Sudah tiga tahun berlalu. Luka itu masih menganga dan kadang terasa perih ketika mengingat upaya-upaya penuntasannya yang tak juga begitu jelas seluruhnya. Tentang siapa yang sesungguhnya bertanggungjawab, tentang bagaimana hak-hak para korban dan para keluarganya diperjuangkan dan dikembalikan, semua serba tak jelas seolah memang sengaja diserahkan kepada waktu.

Sebagian besar mayat, tak bisa dikenali. Jasad-jasad yang sebelumnya berakal budi, bertatakrama, bercita-cita, berkeluarga, dan sebagainya ini, saat oitu berubah jadi onggokan-onggokan hangus atau setengah hangus yang cuma ditandai dengan nomor.

“Jenazah moro 81 sudah diambil. Juga jenazah nomor 45. Jenazah nomor 48 ditemukan dalam keadaan masih mengenakan kaos berbulu, jins biru muda, sabuk hitam, celana dalam merek Bontek…” dan seterusnya. Kerusuhan, telah mempersamakan mahluk berakal budi itu dengan benda-benda yang hangus bersamanya. Ia tak lagi berbeda dengan sabuk, bahkan dengan kolor merek Bontek.

Memasuki Bulan Mei, dengan sendiri melontarkan kembali ingatan pada 23 Mei. Mengundang kembali kepedihan sekaligus membangkitkan kemarahan menyaksikan betapa ambisi politik bisa menghalalkan segala cara termasuk membumihangus bangsa sendiri, mengorbankan rakyat yang lapar dan tak mengerti hukum sehingga mudah saja digebah untuk masuk ke pertokokan dan ‘menikmati’ sesaat –sebelum tewas terpanggang– barang-barang yang selama ini hanya ada dalam mimpi mereka.

Di alam nyata, mereka tak mampu, sebab harta dan kekayaan buminya telah habis dijarah dan disedot lewat tentakel-tentakel gurita kolusi, korupsi dan nepotisme yang berpusat di satu tangan.

Memang, ada celah-celah romantika di tengah Tragedi Mei Banjarmasin. Tak seluruhnya drama itu dihiasi dengan darah dan bau gosong daging hangus. Di sela-sela lain, satu dua orang menikmati suasana baru yang tercipta dari situasi tanpa kendali.

“Kalau nggak rusuh, mungkin saya nggak sempat merasakan romantika kencan di sela-sela situasi rusuh,” kata seorang rekan asal Barabai yang sempat terperangkap dalam situasi chaos. Ia terkekeh ketika menceritakan kembali kisah itu dua tahun kemudian.

Saya yakin, sukacita macam itu hanya muncul sebagai serpihan yang terpental dari situasi yang demikian kacau dan tak menentu. Situasi yang menjalarkan kepedihan dan keganjilan, mengapa mesti Banjarmasin? Persis seperti saat warga Tasikmalaya melolong-lolong karena kotanya dirusuh dan harta mereka dijarahi.

Persis pula seperti yang dialami warga Kupang ketika digilas amuk massa yang sama dengan yang terjadi di Ketapang. Lalau, bagaimana pula lepedihan saudara-saudara kita di Sambas, ketika kepala-kepala orang bergelindingan di pematang dan di selokan tanpa ada yang bisa meratapi? Demikian pula saudara-saudara kita di Solo. Begitu adanya rekan-rekan kita di Ambon, dan Aceh yang bhakn hingga kini mereka masih dikoyak-koyak amuk kebencian antarsesama.

Ini memang penggalan terburuk dari sejarah kita bersatu dalam sebuah keluarga besar bernama bangsa. Kita tidak tahu persis, apa yang menyebabkan –bahkan hingga kini– orang demikian mudah kalap dan meluapkan amarah serta kebencian dengan cara (kalau perlu) menghabisi ‘lawan’ hingga punah.

Pertanyaan-pertanyaan macam itu pula lah yang terasa yang menyeruak dari sela-sela gedung Plaza Mitra yang kini sudah kukuh kembali berdiri, bahkan kaca-kacanya sudah diganti beton, pejal dan kokoh sehingga tak mungkin dipecah –seperti kaca– jika terjadi keadaan darurat seperti dalam kerusuhan.

Memang siapa sih yang ingin rusuh. Meski pada kenyataannya, selalu saja ada orang yang memang mendambakan situasi seperti itu agar perbuatannya bisa tersebunyi. Itu sebabnya, Glodok kembali terbakar 13 Mei lalu. Siapa mau? Tak seorang pun. Tapi toh, tetap terjadi.

Kepedihan Mei tak hanya dialami warga Banjarmasin. Tahun berikutinya, pada bulan Mei pula kerusuhan yang mencabik-cabik rasa kemanusiaan manusia waras, meledak di Jakarta, mengkocarkacirkan saudara-saudara kita ke lembah mengerikan dalam sebuah horor keji yang bahkan dalam dunia binatang paling buas pun tak dikenal. Penjarahan, pemerkosaan, berlangsung dalam sebuah pesta pora kemarahan iblis tanpa hati nurani.

Begitu mahalkah harga yang harus dibayar untuk sebuah keruntuhan rezim lalim tanpa hati? Jika memang risiko itu yang harus terjadi, mengapa justru orang-orang yang tak ada urusan dengan politik dan kekuasaan yang selalu jadi korban paling menderita? Memang, 21 Mei 1998 Seoharto jatuh dan rezim berganti. Tapi tampaknya belum ada perubahan signifikan yang bisa memberi harapan besar kepada rakyat banyak.

Kita justru sedang terkaget-kaget menghirup atmosfir baru dari sebuah iklim demokrasi. Banyak di antara kita, entah itu ilmuwan, seniman, para pengamat, kaum politisi, para birokrat dan kalangan tentara, seperti sedang kehilangan orientasi.

Bingung harus berbuat apa, sehingga akhirnya cuma saling baku lempar komentar, saling caci dan saling tuding bahwa pihak lain paling salah dan dirinya paling benar. Kalau perlu, paksa pihak lain menerima kebenaran versi dirinya dengan cara pengerahan massa, pendudukan, atau ancaman-ancaman. Beres.

Astaga! Saya ingin segera bangun dari mimpi buruk ini.***