“SAPI saya sudah banyak. Ya, duapuluhan lah. Lumayan, tempo hari sudah pula dipercaya BRI dan mungkin kredit saya cair,” kata Mat Amin.

Wah, pikir saya, ternyata wartawan bisa juga alih profesi jadi bandar sapi. Entah karena memang ia berbakat bisnis, entah karena frustrasi jadi jurnalis dan banting stir ke bidang yang nyaris tak ada hubungannya dengan berita.

Dia adalah fotografer sekaligus salah satu penulis handal pada surat kabar yang kami kelola di Palembang. Daya kerjanya luar biasa, sehingga nyaris tak kenal lelah. Loyalitas dan integritasnya pada profesi, luar biasa tinggi.

Karenanya, ia sangat kecewa ketika tangan-tangan politik penguasa berhasil mengobok-obok koran itu dari dalam, hingga di antara para pengelola berantem. Koran itu mati suri satu setengah tahun lebih! Nah, pada saat itulah ia banting stir.

“Percuma, Kang. Kalau pun koran kita bangkit lagi nanti, saya pesimpistis kita bisa bekerja secara perofesional dan jernih. Iklim politik di luar kita, entah kapan akan berubah berpihak pada rakyat banyak,” katanya saat ia mengutarakan maksudnya untuk surut di mundur dari dunia kewartawanan.

Karena itu, kata dia, lebih baik pulang kampung dan hidup di tengah realitas yang sesungguhnya. Dua tahun kemudian, saya bertemu lagi dengan dia, ya sudah merasa enjoy sebagai peternak sekaligus pedagang sapi itu, di kampungnya di Metro, Lampung Tengah sana.

Belakangan, saya dengar dia dicalonkan jadi kepala desa, namun saya belum dengar lagi kabar darinya. Tapi, melihat ketekunan dan totalitasnya kepada pekerjaan saat ia bekerja sebagai fotografer, saya yakin ia pun akan total menjalani profesi barunya.

“Tapi dunia kewartawanan itu tak bisa ditinggalkan, bahkan bagi mereka yang sudah pensiun. Lihat saja Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar, bukankah mereka masih tetap berdarah-daging wartawan,” kata seorang rekan, mantan anggota DPRD di Nusa Tenggara Timur yang kembali ke profesi jurnalisnya setelah ia terjuni dunia politik.

Dahulu, sebelum dia jadi pengurus partai, dia adalah wartawan. Dan –kebalikan dari rekan saya Mat Amin– sebelum jadi wartawan, dia adalah saudagar sapi. Justru karena menggiring sapi dari satu sabana ke sabana lain di pulau karang itu, rekan saya ini belajar banyak hal tentang kehidupan rakyat di daerah-daerah yang dikunjunginya dan persoalan-persoalan itu mengganggu hati nuraninya.

Betapa, kata dia, sangat terasa senjangnya dan kesangattidakmerataannya pembangunan yang –konon– digembar-gembor untuk rakyat itu. Ia tergugah. Ia belajar dengan keras, dan akhirnya ia memutuskan profesi wartawan sebagai pilihan hidup.

Dengan profesinya itu ia berkibar sebagai jurnalis independen yang disegani di kawasan tersebut. Birokrat dan kaum politisi segan dan hormat terhadap integritasnya, terutama karena ia sangat kritis terhadap perilaku orang-orang yang mengatasnamakan rakyat tapi berjuang untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Orang-orang yang kata-katanya selalu beda dengan perilakunya.

“Dan celakanya, dunia politik kita dipenuhi orang-orang macam itu,” tudingnya suatu saat. Tak di daerah, tidak juga di pusat. Begitulah macamnya politisi kita, tambahnya.

Tapi ia tak terlalu setuju jika dengan analogi politik dagang sapi seperti yang diibaratkan para pengamat dan para komentator terhadap laku politik para elit belakangan ini, terutama menjelang pembentukan kabinet tempo hari.

“Itu sama sama saja dengan melecehkan para saudagar sapi. Mereka melakukan transaksi atas dasar perhitungan niaga yang murni. Tawar-menawar di dalamnya justru timbul atas dasar kualitas sapi yang diperdagangkan. Ini sangat beda dengan tawar menawar dagang politisi,” ujarnya terkekeh.

***

AMIEN Rais, Akbar Tandjung, Hamzah Haz dan Megawati jelas bukan politisi pedang sapi. Karena itu, mereka mengaku pasrah dan mengaku tidak ikut campur tangan lagi –apalagi tawar-menawar– dalam penyusunan kabinet yang Rabu (23/8) diumumkan.

Tapi dalam dunia politik, antara apa yang dikemukakan di permukaan seringkali jauh berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Bahkan tak jarang saling bertolak belakang.

Buktinya, sebelum kabinet terbentuk hampir semua tokoh politik berkoar-koar bahwa presiden punya hak penuh untuk memilih dan menempatkan siapa pun di dalam kabinet yang dibentuknya. Di balik itu, tetap saja sejumlah politisi mendesakkan tawar menawar bahwa sekian orang dari partainya harus tercermin dalam kabinet.

Makin tampak lagi ketika hari itu Gus Dur –yang ditinggal ‘mandi’ oleh Megawati– mengumumkan susunan kabinetnya. Begitu pengumuman selesai, saat itu pula meledak berbagai komentar, tanggapan, analisis, spekulasi, bahkan rumor yang hampir sebagian cenderung bernada negatif.

“Saya, terperanjat, terhenyak dan shock. Ternyata mutunya jauh lebih rendah dari kabinet yang kemarin,” ujar Amien Rais. “Gus Dur tidak memanfaatkan religitimasi dari parlemen setelah dia meminta maaf pada sidang tahunan MPR yang baru lalu,” kata anggota DPR/MPR.

“Itu kabinet kroni,” kata Bambang Sudibyo yang tergeser dari kursi Menkeu. Dan, macam-macam lagi koemntar senada, bahkan ada tokoh yang dengan lantang berteriak, “Ini sih kabinet dagelan melengkapi ke-dagelan-an Gus Dur.”

Tak salah jika pernyataan-pernyataan miring ini langsung disambar pendukung Gus Dur dengan mengatakan, “Kalau mereka mengaku partai besar, mestinya mereka berpikir dengan jiwa besar. Tunjukkan bahwa mereka tidak mengutamakan kepentingan kelompok.”

Selain itu, tak ada yang persis tahu, bahwa apa yang tampak pada wajah kabinet tersebut sebenarnya merupakan hasil kesepakatan antara para elit sendiri –di luar yang bereaksi keras karena orangorangnya tidak masuk.

Bukankah sangat mungkin bahwa dengan komposisi kabinet seperti itu sebenarnya ada deal-deal lain yang ditempuh Gus Dur dengan Megawati sebelum penyusunan kabinet itu.

Atau bukankah kompisisi kabinet tersebut sejatinya merupakan cermin dari adu strategi antarkekuatan politik untuk menghadapi ‘perang’ sesungguhnya pada Pemilihan Umum tahun 2004. Bukankah sangat mungkin PDIP dan Golkar sengaja mengambil posisi yang sama untuk tidak terlibat secara mendalam di kabinet, sehingga jika terjadi kesalahan di tubuh kabinet, keduanya tidak terkena getahnya.

Atau, kalau pun kena tidak begitu fatal. Mereka sadar betul bahwa sisa waktu sampai Pemilu 2004 tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan, karenanya maka mereka mengambil strategi berada di luar kabinet.

Terlepas dari berbagai spekulasi dan pernyataan-pernyataan yang sudah mengemuka di media massa –maklum, dunia politik tak seru jika tak didampingi pers, heheh— kita tentu tidak arif jika lantas ikut terbawa untuk menyimpulkan bahwa kabinet ini tidak akan mampu menjawab seluruh persoalan. Kita tidak patut menilai sesuatu hanya atas dasar dugaan-dugaan. Juga dalam hal kabinet baru yang dilantik Sabtu (26/8/2000) itu.

Rakyat tentu wajib memberi mereka kesempatan untuk bekerja secara sungguh-sungguh sehingga menunujukkan prestasi sekaligus membuktikan kepada khalayak bahwa mereka tidaklah seburuk yang diduga dan dispekulasikan.

Berikutnya adalah, mereka bisa bekerja dengan baik jika diberi kesempatan secara tulus, dan tidak diganggu oleh berbagai komentar dan spekulasi yang tidak perlu. Bahwa komposisi kabinet itu seperti ini, ya mungkin merupakan pelajaran sangat baik untuk negeri ini yang para politisinya terbiasa mencampuradukkan taktik dagang sapi dengan kepentingan bangsa.

Apa pun hasilnya, masih lebih baiklah dibanding politik kambing hitam yang jadi ciri ordo sebelumnya. Setidaknya, ada peningkatan, dari kambing ke … sapi! ***

Bandung, 240800