Amplop

DERING telepon menyentak. Tengah malam baru saja lewat. Suara perempuan, kelu, terdengar di seberang, “Kaget, ya. Saya lagi mabuk. Hihihi. Terlalu banyak minum Chivas. Sialan. Kami sama-sama teler berat. Dia keburu lunglai. Ngorok tuh, di sofa,” katanya. Lalu terkekeh lagi. Agak terengah.

Dia adalah Nadya –sebut sajalah namanya begitu– satu di antara sekian banyak orang yang semula coba-coba jadi wartawan, namun kemudian banting stir.

Hanya bertahan dua tahun sebagai wartawan, ia kemudian memutuskan ganti profesi setelah bibirnya robek dan giginya rompal. Sepeda motornya mencium pohon, dan ia terlontar, mukanya menyodok tunggul pohon di tepi hutan. Saat itu ia baru tiga bulan jadi wartawan dan ditempatkan di sebuah daerah di Sumatera.

Sejak itulah ia putus hubungan dengan dunia pers. “Terlalu berat. Saya tak cocok jadi wartawan,” kata sarjana fisika ini saat mengajukan pengunduran diri. Dan, tengah malam itu, ia menelpon dari kamar hotelnya di kawasan lampu merah Patpong, Bangkok. Entah dari mana ia memperoleh nomor telepon mess tempat saya tinggal di Kupang.

“Kan, saya bekas wartawan,” katanya kembali terkikik ketika saya tanya dari mana dia tahu nomor telepon saya. Dan, ia pun berceloteh tentang aneka pekerjaan yang sudah dicobanya –termasuk menjual asuransi– dan mengaku enjoy dengan kehidupannya kini. Ia menelepon di tengah liburan bersama rekan kumpul kebonya, seorang bule yang ditemukan (atau menemukan)-nya di Jakarta.

Saya langsung teringat sepucuk amplop yang sebulan sebelumnya tergeletak di celah di bawah pintu. Dikirim dari sebuah kecamatan di Kabupaten Sengkang. Surat itu dari –juga– ‘bekas’ wartawan yang kami rekrut di Bandung di akhir 1989, setahun kemudian keluar dan berdinas sebagai pegawai negeri pedalaman Sulawesi.

“Saya sudah berani pegang kebo dan menyuntiknya,” tulis dokter hewan yang pernah kesasar jadi wartawati, dan pernah menangis sesenggukan ketika pulang meliput lokalisasi pelacuran itu. Seperti Nadya, rekan satu ini juga merasa jurnalistik bukanlah dunianya.

Banyak orang yang ‘kesasar’ dan kemudian kepalang tanggung hidup di dunia pers, sebab memang pers termasuk wadah yang sangat terbuka menampung orang dengan aneka disiplin.

Banyak pula yang semula menganggap pers sebagai bidang kerja paling cocok, ternyata memutuskan sebaliknya. Karena ternyata menjadi wartawan yang profesional bukan saja sulit, tapi lingkungan industri bisnis persnya pun tampak tak terlalu siap.

Kini, ketika era keterbukaan terkuak lebar, bahkan setiap orang bisa jadi wartawan. Orang tanpa pengetahuan dan pengalaman jurnalistik pun malah bisa mendadak jadi pemimin redaksi. Padahal, menurut pengalaman saya sekitar 10 tahun terlibat dalam rekrutmen wartawan, mencari wartawan itu susah betul.

Jurnalis adalah profesi terbuka tapi tak semua orang bisa layak memikul tanggungjawab berkarya di dalamnya. Di beberapa tempat, kami bahkan terpaksa menurunkan kualifikasi dan bobot seleksi dan pelatihan, karena sulitnya mencari sumber daya manusia. Pelamar memang bejibun, tapi yang memenuhi kualifikasi standar, amatlah sedikit.

Pada kesempatan lain, pernah kami (saya dan tim) menguji lebih dari 200 pelamar (dari 400-an yang lolos seleksi awal), dan hanya menghasilkan 11 dari 15 yang dibutuhkan. Itu pun, yang bertahan hingga kini –empat tahun kemudian– hanya tinggal tujuh orang saja. Tapi, jumlah wartawan toh terus bertambah. Demikian pula jumlah penerbitannya. Begitu pula jumlah organisasi persnya.

Boleh jadi, hari pers kini ‘dirayakan’ oleh lebih banyak lagi insan pers dan oleh lebih dari 40 organisasi wartawan, setelah puluhan tahun didominasi satu-satunya organisasi wartawan yang telanjur pernah membiarkan diri dikooptasi penguasa. Bahkan, di beberapa daerah ada pengurusnya yang merasa dan bertingkah tak jauh berbeda dengan birokrat pemerintah.

Kini, jumlah wartawan pasti jauh lebih banyak lagi dengan banjirnya media. Pernah, seorang teman yang baru pulang dari Jakarta menyodorkan satu eksemplar Borneo, tabloid dari Kalteng yang dicetak di ibu kota dan saya mendapatkannya di Bandung.

Di Banjarmasin pun, muncul surat kabar baru, yakni Metro Banjar, BëBAS, Serambi Ummah dan Kalimantan Pos, di samping Banjarmasin Post, Media Masyarakat, Indonesia Merdeka, Gawi Manuntung, Gaung dan Wanyi, Mata Banua dan lain-lain, meski kehilangan Dinamika Berita.

Saya juga sempat kaget. Di tempat kelahiran saya di Jawa Barat, dulu cuma ada Bandung Pos, Gala, Mandala dan Pikiran Rakyat serta mingguan berbahasa Sunda Giwangkara (matahari) dan majalah Mangle (untaian kembang, ronce). Lalu ada satu dua tabloid eksklusif.

Sejak keran kebebasan pers dibuka, marak pula penerbitan surat kabar. Simak, yang berbentuk tabloid saja misalnya. Ada Deru, Deras, CAS, Forum Bandung, Fokus Bandung, Debat, Detail Pos, XPose, BOM, Ka’Bah, Zakaria, Hikmah, Mitra Bisnis, Cianjur Pos, Sukabumi Pos, radar Sukabumi, Bogor Pos, Radar Bogor, Puncak Pos, Gerage Pos, Cerbon Pos, Radar Cirebon, Mitra Dialog, dan majalah Mangle.

Sedangkan yang berbentuk surat kabar biasa, ada Suara Baru, Suara Publik, Galamedia, Bandung Pos, Pikiran Rakyat, Priangan Pos, Giwangkara (Sunda Post), Radar Bandung, Metro Bandung yang kemudian berubah jadi Tribun Jabar dan entah apa lagi.

Sementara di kawasan Banten –yang berhasil “memerdekakan diri” dari Jawa barat– ada Media Rakyat, Mingguan Pelopor, Banten Ekspres, Gema Banten, Banten Raya dan Banten Pos dan Fajar Banten serta Radar Banten.

Luar biasa. Di tengah serbuan koran, tabloid, dan majalah dari ibu kota, orang-orang di daerah dengan gairah besar membangun medianya sendiri. Mencoba peruntungan, atau memang didasari perhitungan bisnis yang matang, tak jadi soal.

Yang jelas, masyarakat makin diuntungkan sebab memperoleh kian banyak kesempatan memilih bacaan yang sesuai bagi dirinya dan bisa memperkaya gizi intelektualitasnya. Bersamaan dengan itu, berlangsung pula persaingan bebas –mudah-mudahan sehat– yang pada akhirnya menghasilkan media yang betul-betul cocok dengan kebutuhan rakyat.

Memang, ada di antara koran-koran dan tabloid baru itu yang masih bertahan hingga kini, tapi tak kurang pula cuma beberapa edisi, lalu tak pernah nongol lagi. Malah di Bandung ada harian yang cuma sempat terbit empat kali, setelah itu wes ewes ewes, bablas!

Ya, korannya boleh amblas, tapi wartawan –sebagai profesi yang bebas– mestinya tetap mengada dan bisa tetap berkarya untuk membuat bangsanya semakin cerdas, melalui kiprahnya sebagai freelancer.

Namun hal ini tak mudah dilakukan, sebab penghargaan para penerbit terhadap wartawan bebas (freelance) –eh jangankan wartawan freelance, yang organik pun– kadang jauh dari kelayakan.

Bahkan ada penerbit –pasti bukan di Banjarmasin– yang cuma ‘menggaji’ wartawannya dengan secarik kartu pers, dan membiarkan –kalaupun tidak menyuruh– sang wartawan mencari sendiri gajinya (kalau perlu, setor pula) dengan caranya sendiri.

Malah ada juga ‘organisasi jurnalis’ hanya sibuk tiap menjelang hari pers. Mereka ke sana ke mari menjajakan proposal hari pers, dan terus terang mengemis sumbangan. Hal yang mestinya tak mungkin terjadi di tatar Banjar ini.

Lepas dari itu semua, saya secara pribadi gembira melihat pesatnya pertumbuhan pers saat ini yang begitu cepat dan deras. Bayangkan, di Bandung, ada sebuah sebuah tabloid berita serius yang diterbitkan untuk lingkup masyarakat sebuah kecamtan.

Di Banjarmasin sendiri, tumbuh sekurang-kurangnya enam surat kabar baru. Bahkan Timika di Papua yang sunyi dan terpencil pun sebentar lagi akan disemarakkan dua surat kabar.

Makin banyak media massa diterbitkan dan didirikan, kian besar pula peluang banyak orang untuk memasuki dunia pers dan makin mempertinggi dinamika kita dalam berdemokrasi. Masyarakat yang demokratis ditandai oleh persnya yang tumbuh dan berkembang sehat karena menjadi bagian dari interaksi masyarakat itu.

Kian banyak koran, tabloid, majalah, radio dan televisi tumbuh, makin terbuka luas pula kesempatan masyarakat kita berkarya di dunia jurnalistik dan berbagai bidang kerja yang terkait dengannya. Namun, tak setiap orang yang bisa tahan dalam perjuangan menegakkan idealisme kemerdekaan berpendapat ini.

“Meski semangat saya besar untuk jadi wartawan, ternyata saya tak tahan,” begitu kata penutup pada surat yang ditulis rekan saya yang kini lebih memilih profesi mengurusi kesehatan hewan itu. Ya, apa boleh buat. Surat itu pun saya lipat lagi dan saya sisipkan ke dala amplop asalnya yang kumal.

Rupanya, di pedalaman tempat dia berdinas, cari amplop saja susah. **

Bandung, 08022000

Udin

HARI sudah condong ke sore. Rekan-rekan sudah mulai bangkit dari kursinya menuju ruang rapat. Mas Agoes, redaktur pada surat kabar tempat kami bekerja, masih tampak suntuk.

Berulang-ulang ia meneliti kembali lembaran kertas stensil di atas mejanya. Lalu tangannya kembali menari-nari di atas papan kunci. Tapi cuma sejenak. Mandeg lagi. Kembali ke kertas stensil –berita kiriman dari koresponden di daerah. “Sialan!” katanya.

“Dari NHW?” saya bertanya sambil berdiri siap ke ruang rapat untuk budgetting — rapat penetapan berita-berita apa saja yang didapat hingga sore itu yang dianggap layak dinaikkan.

NWH adalah inisial salah seorang koresponden, yang –waktu itu– tulisan berita-beritanya agak merepotkan. Struktur kalimatnya nggak beres. Logikanya melompat-lompat. Susunannya tidak runut.

“Bukan. Udin, Bantul” ia berkata sambil mengibarkan lembaran kertas stensil itu ke muka saya. “Ini berita bagus, Kang. Fakta-faktanya kuat, tapi ada beberapa hal yang bagi saya masih kurang jelas. Kalau ditunda. Nanti didahului koran lain. Kalau diturunkan, juga bisa bermasalah,” katanya sambil menjelaskan beberapa hal yang menurutnya kurang.

Udin yang dimaksudkannya, adalah Fuad M Syafruddin. Wartawan Bernas yang menempati pos liputan di Kabupaten Bantul. Entah apa yang menyebabkannya hampir tak pernah mau masuk ke ruang redaksi.

Udin selalu menitipkan berita-berita yang dibuatnya itu di pos satpam. Petugas satpamlah yang kemudian mengirim amplop berisi berita itu –bersama surat-surat lain– ke meja redaksi.

Sampai hari itu, sekitar sebulan kami memulai penerbitan Bernas dalam format baru, saya sendiri tak pernah bertemu muka dengan Udin. Mas Agoes juga. Kalau wartawan lain yang bertugas di sekitar Yogya –Sleman, Bantul, Kulonprogo– sesekali masuk ke ruang redaksi, maka Udin bisa dikatakan sangat jarang.

Ya, itu tadi. Ia ‘bergerilya’ di lapangan, menuliskan beritanya di rumah, lantas mengantarkan ke kantor, dengan cara menitipkannya di pos satpam. Maka di pos satpam itu pula Mas Agoes menitipkan secarik pesan agar Udin menemui kami dahulu seterima pesan itu.

Keesokan harinya Udin datang. Begitu bertemu, saya langsung terkesan. Badannya tinggi besar mirip pemain basket. Tegap mirip petinju, wajahnya dihiasi brewok yang merimba. Tapi, matanya begitu teduh dan lembut. Kelopaknya nyaris sesayu pelupuk mata orang mengantuk. Sekali saja matanya ditutup kacamata hitam, orang akan menangkap kesan sangar dari penampilannya.

Itulah udin. Tutur katanya justru sangat lembut dan bersahaja. Ia bicara Jawa dalam kromo inggil kepada Mas Agoes yang kemudian menerjemahkan satu dua patah katanya untuk saya. Ternyata, dia memendam semacam perasaan agak segan sehingga raguragu menginjak kantor redaksi.

Dalam bayangannya, ruang redaksi manajemen baru itu penuh para sarjana, para intelektual. Ia agak sungkan. Lagi pula, ia hanya berpegang pada komitmennya, bahwa tugas seorang wartawan itu mencari dan menuliskan berita, mengirimnya ke redaksi. Selanjutnya, terserah redaksi.

Untuk hal kedua, benarlah adanya. Tapi untuk hal pertama, kami jelaskan, bahwa sebagai kerabat kerja surat kabar, mau tak mau ia merupakan bagian tak terpisahkan dari team work yang satu sama lain saling terkait.

Kehadirannya di ruang redaksi, berdiskusi dengan rekan-rekan sekantor, akan sangat membantu dalam proses saling memperkaya wawasan. Pada kesempatan seperti itulah, kita saling memngisi kekosongan, saling menambal kekurangan, dan saling membagi kelebihan masing-masing.

Nah, sejak itu ia mulai sering masuk ke ruang redaksi, bahkan kerapkali betah berlama-lama, berdiskusi, bercanda, atau sekadar mencari tahu apa yang ingin diketahuinya dari rekan sekerja.

Itu saat-saat awal tahun 1990.

Kini, Udin sudah lama tiada. Tanggal 16 Agustus 1996 ia meninggalkan kami. Pergi dengan cara sangat tidak enak, dianiaya seseorang –entah sekomplotan orang– hingga tak pernah siuman lagi sampai tiga hari kemudian menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta, seratus meter sebelah timur kantor kami.

Ya, maut menjemputnya lewat tangan seorang lelaki yang datang malam hari, mengetuk pintu rumah kontrakan Udin –yang sekaligus dijadikannya kios cuci-cetak foto– berpura-pura meminjam kunci pas untuk sepeda motornya yang mogok.

Ketika dengan keramahannya yang khas Udin muncul membuka pintu, saat itu pula sebatang besi dengan lengkungan di ujung –diketahui dari bentuk luka– menghantam kepalanya. Udin roboh berkuah darah.

“Kang! Kami kena musibah. Udin dianiaya orang, saya yang mengantarnya ke rumah sakit, tadi malam,” kata Mas Agoes lewat telepon. Hari itu tanggal 14 Agustus 1996. Saya sedang mengemasi barang di mess perusahan kami di Kupang ketika menerima kabar ini.

Dua hari sebelumnya, saya menerima tugas untuk kembali bergabung dengan rekan-rekan di Bernas, Yogya. Dan, saya sedang duduk di depan televisi di kediaman kami di Bandung, 16 Agustus tahun yang sama, ketika berita itu disiarkan: Udin telah pergi.

Siapa raja-tega yang menghabisinya? Polisi –yang sempat merekayasa kasus ini dengan menceburkan Dwi Sumaji (Iwik), seorang sopir perusahaan advertising sebagai tersangka lalu terdakwa, dan ternyata patah di pengadilan– tampaknya tak bisa lagi berkutik.

Sampai hari-hari ini, belum ada kabar lanjut mengenai upaya penyidikan yang mereka lakukan meski sudah jelas-jelas satu di antara anggotanya terlibat dalam proses rekayasa membelokkan kasus ini.

Gelap!

Ya, gelap. Itu pula yang kami diskusikan dengan rekan-rekan dari Serambi Indonesia ketika mereka singgah ke kantor kami di Bandung setelah sehari sebelumnya menerima Anugerah Udin (Udin Award) yang diberikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia di Jakarta.

Anugerah Udin diberikan kepada jurnalis/kelompok jurnalis yang jadi korban kekerasan karena komitmen dan konsistensinya dalam menegakkan kebebasan pers demi kebenaran dan keadilan.

Serambi Indonesia jadi korban tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka) maupun oleh aparat kepolisian dan TNI. Posisi yang independen di tengah pertikaian itu, membuat Serambi serba salah.

Berpihak atau lebih condong kepada TNI/Polri/pemerintah, akan membuat saudara-saudara kita di GAM marah. Sebaliknya, berpihak atau lebih condong pada GAM, tentu akan dianggap sebagai provokator dan dianggap lawan oleh TNI/Polri/pemerintah.

Posisi independen –selalu berusaha simbang dalam pemberitaan mengenai hal itu– juga tetap tak menguntungkan, sebab dianggap musuh oleh kedua belah pihak yang bertikai.

Udin telah lama pergi. Kematiannya adalah simbol kekerasan terhadap insan pers saat melaksanakan tugas jurnalistik. Ia tewas karena komitmennya pada fakta. Dia menemukan fakta-fakta telanjang tentang bagaimana penguasa lokal mengidentikkan diri sebagai kader terbaik Golkar yang –kalau perlu memenangkan pemilu 200 persen, dengan cara apa pun.

Dia menemukan fakta –tertulis, berupa surat pernyataan– bahwa pemilihan bupati di daerah itu kental oleh money politics, karena sang bupati dikenai pungutan Rp 1 Miliar untuk mengisi kas yayasan yang dibentuk Soeharto.

Udin pula yang menemukan fakta bagaimana keluarga cendana begitu rakus hendak menguasai satu wilayah (di Bantul) meski areal itu jelas mengandung kekayaan untuk ilmu pengetahuan.

Rezim Soeharto memang telah tumbang. Tapi rezim berikut, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan rezim SBY, tampaknya terlu sibuk dengan diri masing-masing. Para politisinya pun tak kalah seru baku rebut pengaruh, posisi, dan publisitas.

Entah kapan mereka kan menoleh pada kepentingan keluara Udin, keluarga orang-orang hilang, keluarga para mahasiswa yang tewas ditembaki saat menyuarakan aspirasi rakyat, ribuan keluarga lain yang kehilangan anggotanya oleh sebab yang tak jelas di Aceh, Lampung, Serang, Singkawang, Sambas, Banjarmasin, Situbondo, Poso, Ambon, Papua dan masih banyak lagi.

Gelap.

Ya, semua masih gelap.***

Bandung, 16 Agustus 2000

Sang Pelapor

LELAKI itu menyeret peti mati, televisi, dan keyboard. Lagaknya seperti Django –tokoh dalam film koboi tahun 60-an– menggusur peti jenazah. Puluhan orang berbaris tak teratur di belakangnya. Sebagian merentang poster. Sebagian tertunduk. Lainnya sesekali memekikkan ketakpuasan.

Sebungkus nasi dibanting ke aspal sampai berserakan. Lelaki tadi menghentikan langkah, lalu merangkak. Dengan mulutnya ia melumat nasi. Seperti hewan kelaparan sedang makan.

Usai bersantap ia berdiri kemudian membanting keyboard yang tadi ditentengnya. Televisi yang tadi diseret juga dibanting, ditendang. Dua benda -simbol alat dan medium kerja– itu hancur berantakan.

“Ini hanya untuk menggambarkan nasib wartawan yang kesejahteraan dan perlindungannya memprihatinkan. Lebih dari itu, kita mengutuk kekerasan dalam segala bentuknya di mana pun berada,” ujar lelaki ini. Ia adalah seorang reporter sebuah stasiun radio swasta di kota kami.

Ya, hari itu puluhan wartawan di Bandung menggelar aksi keprihatinan sebagai reaksi atas meninggalnya Sory Ersa Siregar (52), reporter RCTI yang sudah enam bulan berada dalam kekuasaan kelompok Gerakan Aceh Merdeka. Aksi yang sama dalam bentuk berbeda serentak digelar para wartawan di berbagai kota.

“Reporter sejati selalu berada di lapangan, di jantung peristiwa. Karena di sanalah memang tempatnya, bukan di balik meja,” begitu kata Ersa suatu saat.
“Lihat saja reporter CNN. Banyak di antara mereka yang sudah berumur, sudah senior, tapi justru memilih tetap hidup sebagai sang pelapor di lapangan,” katanuya lagi.

Dan, itulah yang secara konsisten ditekuninya.

Ia terjun ke berbagai medan liputan. Juga ke Aceh, arena perang saudara paling brutal dalam sejarah tanah air di awal milenium ketiga yang serba canggih dan serba terbuka.

Melalui orang-orang seperti Ersa publik mendapat gambaran lebih terang mengenai apa yang terjadi, akibat-akibat yang ditimbulkan peristiwa itu pada orang-orang yang tidak terlibat, tidak tahu menahu, dan tidak ada sangkut-paut.

Dari Aceh, tiap hari ada saja berita tentang mayat terbujur berkuah darah dengan tubuh dilubangi dua, tiga, empat, dan entah berapa butir peluru. Tiap hari ada saja anak kehilangan ayah. Istri kehilangan suami. Suami kehilangan istri. Ekses seperti itu yang justru lebih sering dilaporkan Ersa.

Kini, Sang Pelapor itu sendiri yang jadi korban.

Sebelumnya, publik di tanah air juga kehilangan reporter Indosiar, Ari Wailan Orah. Ia tewas dalam kecelakaan saat menumpang panser TNI di medan tempur Aceh. Kendaraan perang itu tergelincir ke jurang. Entah betul karena patah as, entah terkena ranjau.

Di Irak, Tareq Ayoub, reporter telvisi Al-Jazeera tewas ketika pos liputannya di Baghdad digempur pasukan pendudukan AS. Hingga serangan AS dinyatakan berakhir, setidaknya 16 pelapor (reporter) gugur di medan perang AS-Irak.

Jumlah wartawan yang tewas ketika bertugas di medan perang tahun 2003 mencapai 83 orang di seluruh dunia. Ersa Siregar adalah korban ke 84. Mereka meninggalkan anak istri dan sanak famili bersama sega dukacitanya sebagaimana yang biasa mereka liput pada korban-korban perang.

Konvensi Jenewa tahun 1949, yang mengatur soal peperangan, mencantumkan dalam Pasal 79 Protokol Tambahan bahwa dalam kondisi perang sekalipun, jurnalis merupakan kelompok sipil yang wajib dilindungi dan diperlakukan manusiawi oleh para pihak yang bertikai.

Indonesia pernah menunjukkan hal itu kepada dunia Internasional. Setidaknya, khusus kepada Amerika Serikat, ketika William Nessen wartawan asal negeri Bush itu disandera GAM. Operasi penyelamatan dan penjemputannya melibatkan para petinggi militer, bahkan Atase Pertahanan dari Kedutaan besar Amerika Serikat.

Orang pun boleh bertanya, mengapa operasi penyelamatan seperti yang diberlalakukan terhadap Nessen, tidak dilaksanakan dalam kasus Ersa? Kita tentu tidak berharap, karena Nessen orang Amerika maka ia memperoleh hak istimewa untuk diselamatkan, sedangkan Ersa tidak. Atau karena Nessen wartawan asing maka ia harus selamat sedangkan wartawan pribumi tidak.

Namun kenyataan seperti itulah yang kerap masih terjadi. Kita lebih menghormati orang asing ketimbang mengasihi bangsa sendiri. Kita lebih sering menganggap segala yang berbau asing lebih mulia dari pribumi.

Jika tidak, pastilah Ersa tidak perlu menunggu sampai enam bulan hanya untuk jadi sasaran peluru. Para petinggi militer, para birokrat negeri, pasti akan terjun langsung mengupayakan operasi penyelamatan.

Nyatanya tidak seperti itu. Di Indonesia, jangankan di arena konflik, di arena liputan ‘biasa’ pun para pelapor selalu saja terancam. Ia bisa jadi sasaran mafia perjudian, terancam oleh mafia kayu ilegal, jadi bulan-bulan birokrat dan aparat korup yang tak suka perilakunya diusik dan dipublikasi, dan lain sebagainya.

Profesi Sang Pelapor ternyata sangat rentan dan tidak aman. Di luar, ia terancam. Di dalam lingkungannya sendiri pun masih banyak jurnaslis yang tak lepas dari belenggu dan ancaman. Entah itu datang dari pemodal yang kepentingannya terancam, entah itu dari pimpinannya yang terlibat konflik kepentingan.

Belum lagi ancaman nyata yang terkait dengan kesejahteraan manakala institusi tempatnya bekerja tidak menyediakan imbalan secara layak dan menjamin kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa membuatnya tenang dan nyaman bekerja.

Boleh jadi, itulah yang mengilhami sejumlah wartawan di Bandung menyajikan satu bentuk ‘teater jalanan’ ketika mereka menggelar aksi prihatin melepas kepergian Ersa, seperti diilustrasikan di awal tulisan ini.

Bagaimana Sang Pelapor harus merangkak-rangkak –kadang seperti binatang– hanya untuk menemukan sebutir dua butir nasi, dan dalam kondisi seperti itu pun masih juga ditekan, diintimidasi, diteror, bahkan ditembak.

Tidak saja oleh mereka yang terlibat konflik di medan tempur, tapi juga di medan liputan lain. Bahkan kadang di kantornya sendiri.

Siapa suruh jadi reporter. ***
Bandung, 050104

Obat Sakit Kepala

DOKTOR Fritz Bode tentu tak pernah sedikit pun menduga bahwa nama yang dia gunakan untuk formula temuannya –ramuan farmasi untuk menanggulangi sakit kepala– bisa bermakna ganda di Indonesia. Bisa-bisa ilmuwan Jerman ini malah sakit kepala jika tahu apa yang terjadi di Indonesia.

Bayangkan, nama yang diberikannya untuk obat sakit kepala, di sini justru jadi analogi tentang sekelompok orang yang membikin kepala sakit. Saking seriusnya sakit kepala yang ditimbulkan orang-orang macam itu, parlemen menyediakan waktu khusus untuk membahasnya.

Bodrex!

Ya. Dr Bode dan orang Jerman mana pun pasti geleng-geleng kepala ketika tahu bahwa di Indonesia, bodrex justru bisa juga berarti sebagai penghadir ’sakit kepala’ para pejabat negara maupun pengusaha.

“Bayangkan, mereka datang berombongan dan mengancam akan mempublikasikan hal-hal buruk tentang perusahaan kami,” keluh seorang wanita pengusaha dalam sebuah diskusi mengenai etika wartawan dan kode etik jurnalistik di Balikpapan beberapa waktu lalu.

Pengalaman ibu ini pasti belum apa-apa jika dibanding seorang direktur bank di Bandung beberapa bulan silam. Ia terperangkap –lebih tepat memerangkap diri– di ruang kerjanya, sampai jauh setelah jam kerja usai. Soalnya, ada sekitar 50 ‘bodrex’ ‘bergelindingan’ persis di depan pintu di ruang kerjanya di kantornya yang megah.

“Kami terpaksa mengevakuasi Bapak lewat jendela dari kamar kecil,” kata seorang staf Humas bank itu menceritakan pengalaman bosnya dikerubuti ‘bodrex’. Celakanya, siasat itu tak membuat mereka jera. Hari berikutnya mereka –rombongan yang sama– datang lagi dan menuntut bertemu dengan si bos.

Mereka mengancam akan memperkarakan manajemen bank itu secara hukum dengan alasan tidak melayani hak publik untuk memperoleh informasi. Waw! Garangnya.

Kegarangan macam ini, rupanya ampuh untuk menggertak. Terbukti dalam beberapa kasus ada saja pejabat atau nara sumber yang dikadali gertakan seperti itu. Dan, daripada repot-repot berbasabasi melayani, mereka membuka dompetnya dan menghamburkan uang untuk menyumpal orang-orang itu.

“Kami juga heran dengan wartawan sekarang, datang tanpa diundang dan memaksa minta informasi kalau tidak dilayani mengancam akan memberitakan macam-macam,” ujar seorang manajer di Balikpapan.

Pengertian manajer ini tentang wartawan tentang ‘bodrex’ mungkin rancu. Setidaknya agak sulit baginya membedakan kedua sosok yang mestinya sangat bertolak belakang itu.

Sebenarnya para pejabat tak perlu bingung. Sebab wartawan itu –sesuai kode etikanya– adalah mahluk yang jujur. Orang jujur tidak akan sudi menjual diri dan keyakinan akan kebenaran fakta yang ditemukannya, dan menukarnya dengan segepok uang. Apalagi –masih menurut hukum profesinya– wartawan itu dilarang menerima sesuatu untuk memberitakan atau tidak memberitakan sesuatu.

Memang sih, bukan hanya pejabat di daerah –bahkan para lurah dan camat– yang sering kelimpungan melayani orang-orang yang mengaku sebagai wartawan. Malah para anggota DPR RI pun sempat kalang kabut oleh orang-orang seperti itu.

Saking kerepotannya, mereka mengundang Dewan Pers dan Serikat Penerbit Suratkabar untuk meminta penjelasan, bagamaiana sih sejatinnya duduk perkara sosok beridentitas wartawan itu?

Diam-diam, rupanya banyak anggota dewan –entah di daerah– di DPR RI yang merasa terganggu oleh begitu banyak orang yang mengaku sebagai wartawan. Mereka dengan bebas berkeliaran di kantor wakil rakyat, instansi pemerintah, bahkan di kantor polisi.

Dan — ini yang bikin sakit kepala dan mengosongkan kantong- mereka segan-segan “menodong” para pejabat dengan berbagai dalih. Mulai dari ongkos transport, uang bensin, dana liputan. Ada juga yang dengan paksa menjual kalender, jam dinding, undangan seminar entah apa, yang sama sekali tak ada hubungannya dengan pekerjaan profesional seorang jurnalis.

Dalam pertemuan antara kalangan DPR dengan jajaran Dewan Pers, Serikat Penerbit Suratkabar dan pengurus organisasi-organisasi jurnalis terungkap, bahwa serbuan bodrex itu mula-mula sih dibiasakan juga oleh sebagian di antara nara sumber.

Ada yang karena memang takut kebobrokannya terbongkar, ada pula yang sengaja ingin keterangannya dikutip dan gambarnya disiarkan, mereka memberi amplop kepada orang yang mengaku sebagai wartawan.

Dengar saja apa yang diunkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kepada para anggota dewan. Dari hasil investigasi AJI menemukan nama sejumlah anggota pejabat (termasuk anggota DPR) yang suka mebagi-bagikan uang kepada wartawan.

Kalau perlu, katanya, dalam waktu dekat nama-nama ini akan diumumkan secara terbuka kepada publik ini sekaligus sebagai bagian dari program untuk memberantas praktek “sogok” terhadap wartawan. “Segera umumkan. Itu lebih baik, buka saja kepada umum anggota mana saja yang sering membagi-bagikan amplop,” seru anggota DPR H Abdul Kadir Djaelani.

Boleh jadi, apa yang terungkap di gedung DPR di Jakarta itu dijadikan pegangan bagi siapa pun di daerah ketika berhadapan dengan para wartawan dan orang yang mengaku sebagai wartawan. Perlu ada keberanian kedua belah pihak untuk sama-sama menciptakan masyarakat yang brersih dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tak perlu ragu berhadapan dengan wartawan, karena mereka adalah manusia biasa juga. Yang mereka butuhkan adalah keterbukaan dan akses informasi untuk menjelaskan suatu masalah yang patut diketahui publik. Memang, seperti kata seorang rekan di Balikpapan, saat ini setiap orang bisa dengan mudah mengklaim diri sebagai wartawan.

Bahwa mereka datang tanpa diundang, dan meminta informasi, itulah tugas profesinya. Nara sumber punya hak untuk menolak atau menerima mereka. Tapi jika ada ‘wartawan’ yang datang dan memaksa, apalagi sampai mengancam, ya ditolak saja. Kalau perlu, gusur saja ke kantor polisi. Beres.

* Bandung, 250302

Harga Daging

“MAS, telepon dari London,” operator megabari saya, sekaligus menyambungkan pesawat saya dengan telepon yang masuk. Ternyata dari bagian adiministrasi BBC, radio Inggris yang terkenal itu.

Dengan Bahasa Indonesia tanpa cela ia menanyakan alamat lengkap saya karena dia perlu untuk mengirimkan cek. Cek? Ya. Malam sebelumnya saya ditelepon penyiar BBC Seksi Indonesia yang menanyakan situasi yang saya rasakan dan saya amati di kota tempat saya tinggal, Palembang.

Waktu itu –tahun 1994– ketika hutan-hutan di Tanah Andalas terbakar dan asapnya mengganggu negara-negara tetangga. Kata penyiar itu ‘wawancaranya’ direkam untuk disiarkan beberapa menit kemudian. Saya oke saja.

“Wawancara” itu singkat sekali, paling tiga sampai empat menit. Wong sekadar menanyakan bagaimana suasana dan situasi kota. Jadi, sama sekali tak terpikir bahwa percakapan singkat itu akan berbuntut cek.

Itu pula yang saya kemukakan kepada petugas administrasi BBC tersebut. Untuk memberi informasi singkat begitu saja, sungguh saya tak menunut honor.

“Memang, Anda tak menuntut. Tapi, ini hak Anda. Anda telah mengisi program kami selama tiga menit 33 detik atas permintaan kami, dan itu berarti menyita waktu Anda. Untuk itu Anda mendapat tiga Pundsterling per menit. Ceknya kami kirim hari ini juga,” katanya ngotot.

Lho, ngasih uang kok ngotot.

Saya cuma ternganga. Ya, gembira juga sih, tiba-tiba dapat rezeki. Dari segi jumlah memang mungkin tak seberapa (waktu itu, Dolar AS masih Rp 2.500, dan Poundsterling sekitar Rp 10.300), tapi penghargaan yang mereka tunjukkan melebihi nilai uang.

Saya tak pernah membayangkan begitu besarnya perhatian produser acara macam itu, dan begitu besarnya penghargaan mereka atas waktu yang dikorbakan oleh orang lain untuk kepentingannya. Belum lagi menguber alamat lewat saluran internasional itu. Nilai pulsanya saja, bisa-bisa jauh lebih mahal dari nilai honor yang diberikannya.

Padahal setiap hari siarannya mereka tak mewawancari satu orang saja, sebab siaran berita mereka terus mengalir tanpa putus dalam berbagai bahasa dan dipancarkan ke berbagai negara.

Berapa ribu poundsterling mereka keluarkan saban hari hanya untuk aneka ‘wawancara’ kecil macam itu. Berapa tenaga dikerahkan untuk mengurusi administrasi dan mengirimi cek ke berbagai orang di ‘antahberantah’. Persoalannya, mereka tidak mau melalaikan, menyepelekan, apalagi tak mengindahkan hak orang. Ya, hak.

Saya betul-betul merasa tersanjung, dihormati, dihargai dan kagum atas sikap profesional mereka. Perasaan seperti ini jelas sangat tak ternilai harganya, tak bisa dibanding dengan honor 10 Pundsterling lebih sedikit yang saya terima tiga minggu kemudian dalam bentuk cek dari The British Bank.

Itulah untuk pertama -dan hingga kini belum pernah lagi– saya menerima cek dari bank luar negeri.

Cerita inilah yang saya obrolkan dengan seorang cendekiawan yang juga kolumnis kondang di Bandung beberapa waktu lalu. Mulanya, kami ngobrol soal rubrik opini yang memang tidak ada pada surat kabar yang saya –dan kawan-kawan– kelola di Bandung.

Lalu obrolan melebar pada soal penghargaan pengelola media terhadap sumber-sumber berita, terhadap para penulis, para kontributor dan semacamnya.

“Kita tampaknya belum bisa menghargai jerih payah, pikiran dan gagasan orang. Padahal, orang bisa beropini, bisa menulis itu tentu setelah banyak belajar, banyak membaca, melakukan pengendapan, peremenungan,” ujarnya seraya menguraikan bahwa aktivitas macam itu merupakan proses yang tidak sederhana.

“Berapa duit dia habiskan untuk sekolah, untuk beli buku. Berapa lama waktu dihabiskan membacainya. Berapa lama pula dia habiskan duduk menulis, menuangkan gagasan-gagsannya,” tambahnya.

Dia juga menunjuk contoh bahwa masih saja ada media yang menurutnya tidak beradab karena tidak membayar penulis dan kontributornya. Bahkan tidak membayar secara layak karyawannya.

“Jangankan membayar sumber berita, malah ada wartawan yang justru meminta dibayar oleh sumber berita,” ujarnya terkekeh. Tapi saya bilang, yang bertindak macam itu pasti bukan wartawan sungguhan. Paling-paling tukang peras yang menggunakan dan berlindung di balik profesi wartawan.

“Di negara-negara maju, adalah biasa jika sumber berita menuntut imbalan, dan kalangan media sendiri sudah menyadari bahwa karena berita dari sumber itulah koran atau televisinya diperhatikan orang.”

Memang, tapi ini Indonesia, bukan negara maju seperti yang dilukiskannya. Saya sendiri pernah sempat terkejut ketika seorang pakar lingkungan dari Amerika menyodorkan tarif –dalam dolar– saat hendak diwawancara, usai sebuah seminar beberapa tahun lalu.

Memang akhirnya wawancara batal, pendapat-pendapatnya yang saya kutip ya sebatas yang terlontar pada seminar. Satu dua tokoh di dalam negeri, juga sudah mulai menarif dirinya untuk wawancara. Misalnya pengarang terkenal, NH Dini.

“Pakar dan cendekiawan di negeri kita masih kalah ‘harganya’ oleh foto model dan bintang film. Untuk satu sesi pemoretan, sekali lenggang-lenggok, mereka dibayar tinggi.
Kita baru bisa menghargai keindahan dan kemolekan tubuh, belum bisa menghargai pikiran, gagasan, dan pendapat orang,” katanya.

Karena itu pula, saya bilang, surat kabar kami belum membuka rubrik opini, sebab kami khawatir belum mampu menghargai para penulis dengan layak dan patut.
Boleh jadi, pembaca saat ini umumnya lebih menykai uraian-uraian yang ringkas, langsung, sederhana dan to the point, karena begitu beragamnya informasi yang membanjiri mereka lewat berbagai media komunikasi.

Selain itu, mungkin juga karena kita baru sampai pada tahap lebih menghargai gumpalan-gumpalan daging, ketimbang percikan-percikan pikiran dan gagasan yang terlontar dari gumpalan otak seseorang.

Itu sebabnya, surat kabar dan majalah yang kerap menampilkan keindahan tubuh dan uraian-uraian di seputar itu –di samping ‘darah’ dan konflik– selalu jauh lebih digemari, dan karena itu lebih laku, dari pada media (apalagi jurnal) yang lebih banyak menyajikan buah pikiran, gagasan, atau bahkan dogma-dogma.

Kita memang tak bisa memaksa orang untuk memberi penghargaan pada apa yang menurut kita patut dihargai. Kalau kita sendiri masih lebih suka mengikuti kemauan daging ketimbang otak, maka itu pula yang akan lebih dahulu dihargai.

Saya sendiri hakkul yakin, pembaca media mana pun lebih dahulu akan melumat karunia Tuhan lewat keindahan sosok-sosok pada cover dan halaman belakang tabloid ini, ketimbang sajian-sajian lainnya, apalagi yang bikin dahi berkerut. ***

Bandung, 150101

Jurnalisme Ghibah

“HATI-hatilah, nak. Jangan sampai memaparkan keburukan orang, jangan pula sampai menyebarkan kabar bohong, ghibah dan fitnah,” kata lelaki tua di samping saya.

Hari amat terik. Ketika itu kami sedang beristirahat dalam sebuah muhibah. Saya duduk di jenjang sebuah meunasah di tepi jalan antara Lhoksukon – Peureulak, Aceh. Jauh sebelum kawasan itu haru-biru dicabik-cabik kembali ‘perang saudara’.

Lelaki tua itu seorang ulama setempat. Dahinya berkerut ketika saya menjawab pertanyaannya, bahwa saya adalah wartawan. Pencari berita untuk surat kabar dan saat itu sedang mencari berbagai bahan mengenai Aceh, untuk dijadikan laporan. Ia mendekat, lalu berdiri di samping saya. Kami berbincang sejenak. Dan, itu tadi, kalimat tersebut meluncur, ketika saya berpamitan.

Adegan dan kalimat ini terbayang dan terngiang kembali enam tahun kemudian ketika pertengahan Mei lalu, dalam sebuah diskusi mengenai pers masa kini di Surabaya, seorang pakar sekaligus praktisi pers setengah mengecam kinerja jurnalis sekarang. “Sebagian media dan jurnalis hanya menjual dusta dan fitnah yang melanggar Kode Etik Wartawan Indonesia,” katanya. Wah!

Kalau kesimpulan itu disampaikan oleh seorang pakar, maka sangat boleh jadi keadaannya tidaklah terlalu jauh dengan apa yang dikatakannya. Gerbang kebebasan yang terbuka lebar sejak 21 Mei 1998 telah sedemikian rupa menjalarkan euforia yang nyaris tak terkontrol.

Media bertumbuhan dengan gaya masing-masing. Berita-berita disajikan –sebagian– tanpa tedeng aling-aling lagi, tanpa tepa-selira lagi, tanpa mawas diri lagi. Bahkan sebagian ada yang diperhebat sedemikian rupa sehingga lebih dahsyat dari fakta yang sesungguhnya.

Astaga! Kalau demikian, betapa berdosanya para wartawan selama ini, sebab fitnah dan dusta –apalagi fitnah dan omong kosong itu disebarluaskan kepada khalayak– adalah perbuatan yang sulit diampuni. “Janganlah menyelidiki kesalahan orang lain dan jangan pula kalian menggunjingkannya,” (Al Hujarat:12).  Perbuatan macam ini, konon sama buruknya dengan “memakan” daging saudara sendiri. Naudzubillah!

Kegelisahan saya bertambah ketika seorang rekan lama semasa sama-sama mesantren dahulu datang berkunjung dan menguraikan kegundahan hatinya membaca berbagai surat kabar yang kini makin berani pasang judul melotot besar-besar, namun isinya lebih banyak yang tidak sesuai dengan fakta.

“Malah ada yang memelintir fakta sedemikian rupa sehingga bertolak belakang dengan kenyataan. Selain itu banyak pula yang cuma mengobral ghibah (gunjingan tentang/terhadap seseorang) tanpa memberi kesempatan pada orang bersangkutan untuk membela diri!” kata rekan yang kini jadi juru dakwah dari dusun ke dusun ini.

Dikutipnya hadis yang diriwayatkan Abu Saied RA: “Awaslah kamu dari ghibah karena ghibah itu lebih berat daripada zina. Sesungguhnya, seseorang yang berzina yang bertobat akan diampuni Allah, tapi orang yang berghibah tak akan diampuni Allah sebelum orang yang dighibah–digunjingkan– itu memaafkannya.”

Mak ai! Habis sudah, kalau begini. Tapi, kalau lantas para juru warta menghentikan kegiatannya secara total, lalu siapa yang akan mengontrol perilaku para pengghibah, para pendusta, dan para penipu rakyat.

Jadi, mana yang lebih berdosa, mendustai dan menipu rakyat atau mengabarkan kepada rakyat tentang tingkah polah para penipu itu? “Tergantung niat, dan bagaimana cara kita menyampaikannya,” kata Ketut Sudarma. Ia adalah seorang transmigran asal Bali yang saya jumpai pertengahan tahun 1995 di kawasan Mesuji, Lampung.

“Katakan benar kalau memang benar, dan katakan salah kalau salah. Tetapi pertimbangkan dengan matang untuk mengatakan sesuatu yang benar kalau tak menyenangkan. Dan, buanglah jauh-jauh perkataan yang tidak benar namun menyenangkan,” ujarnya.

Belakangan, saya tahu, ia mengutip kalimat itu dari Wedasmerti XL:36. Ah, betapa dalam pengertian dari pernyataan itu. Saya yakin, sangat susah seseorang bisa secara utuh mengamalkannya dalam hidup keseharian.

Intinya, ada ketakbebasan yang membatasi kebebasan kita berbicara. Atau, betapa pun bebasnya, kita ditakbebaskan oleh batasbatas nilai sosial, agama, politik, sikap, perilaku dan lain sebagainya dari lingkungan di mana kita mengembangkan kebebasan itu. Juga di lingkungan jurnalistik.

Mungkin benar ketika Albert Camus mengatakan, bahwa kebebasan bisa menghasilkan dua hal, yakni baik dan buruk, sedangkan ketakbebasan hanya akan menghasilkan satu hal, yakni sudah pasti buruk. Namun bagi pers –seperti halnya manusia– kebebasanlah yang memang seharusnya dikembangkan, kerena dengan mempraktekan kebebasan itu pula pers punya kesempatan untuk menjadi lebih baik.

Karena pers adalah cermin dari masyarakat, maka dengan kebebasan –dalam segala hal– yang dikembangkannya saat ini, masyarakat kita sedang berusaha menggunakan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Berarti, kita sedang berproses dari sebuah periode yang semula buruk menuju ke babakan yang lebih

baik. Bukankah seperti diisyaratkan Ar Ra’du:11, Tuhan tidak akan mengubah kondisi suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri (tentu secara kreatif dan inovatif, motivatif) mengubah kondisinya.

“Ah, kamu jangan sembarang menjual Ayat Suci untuk ber-hujjah. Kekasaran berkalimat, kevulgaran menampilkan gambar dan kejorokan memilih kata-kata pada judul, bahkan memelintir fakta untuk mengaburkan masalah, mengumbar fitnah dan desas-desus, saya kira tidaklah termasuk dalam inovasi yang didasari motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik itu. Ya, kan?” kata rekan dari pesantren itu lagi.

Betu juga, pikir saya. Tapi, mengapa demikian banyak surat kabar, tabloid, bahkan situs di internet, yang begitu bebas menampilkan sampah-sampah fitnah dan dusta, serta kemaksiatan. Hal ini, tentu tak akan pernah terbayang bisa terjadi ketika pintu kebebasan tidak didobrak pada 21 Mei dua tahun silam.

Dan soal bagaimana kebebasan pers akan berbentuk, itu pernah jadi topik diskusi kecil saya dengan seorang dosen yang juga pastor, beberapa bulan sebelum reformasi meledak.

“Saya tak berani membayangkan bahwa pada suatu saat pers kita bebas. Lalu apa yang terjadi dengan wartawan, dengan redaksi surat kabar, dan dengan publik, ketika kita mengalami kebebasan itu?” kata saya pada suatu malam di sebuah pastoran, di Kupang, tempat Pater itu tinggal.

“Keget. Disorientasi alias kehilangan pegangan, kehilangan orientasi, itu yang akan terjadi,” katanya. Semua orang –termasuk pers– akan mengumbar kebebasannya dalam segala hal. Bahkan, katanya, bisa jadi pers tak akan lagi dibatasi izin ini itu, sehingga siapa pun bisa bikin koran. Saat itu, saya sangat tak percaya bahwa hal itu akan terjadi.

“Polemik mungkin akan marak, dan ini bagus untuk demokrasi. Tapi orang kita baru akan bisa baku-maki di mana-mana. Kamu lihat sendiri kualitas para politisi kita, kan?” ujar Pater itu sambil terkekeh, lalu menyesap birnya. Kami tertawa.

Jadi, katanya, adalah suatu hal yang wajar jika pada sutu kurun transisi, masyarakat juga pers dilanda euforia kebebasan. Di masa seperti itu, demokrasi mencari bentuk. Demikian pula kebebasan dan etika media massa. “Toh, publik pun akan mendapatkan kebebasannya untuk mengontrol langsung media,” katanya.

Apa yang dikatakannya, ternyata betul juga. Pers kita kini begitu bebas. Masyarakat pun bebas mengontrolnya. Namun, alangkah lebih indah jika dalam semangat saling kontrol itu kita belajar pada Ketut Sudarma.

Transmigran ini bilang, “Perlakukanlah orang lain seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri. Terimalah semua mahluk sebagai sahabat karibmu karena pada mereka terdapat satu jiwa dan merupakan bagian dari Jiwa Semesta Raya,” katanya. Kali ini, saya yakin dia mengutip Weda-yajur XL:6.

Jika saja semua orang bisa bebuat begitu. Betapa tenteram hidup kita ini. ***

Bandung, 250600

Sang Sutradara

GERSON Poyk mengayuh spedanya perlahan-lahan, menyusuri jalanan naik turun kota Kupang. Di sebuah tikungan, ia melihat air menggelontor di dinding tebing karang mengguyur ke selokan. Beberapa perempuan sedang mencuci pakaian, satu dua anak bertelanjang ria mandi.

Pengarang besar ini pun turun dan memarkir spedanya ditepi. Lalu, ia melucuti pakaian hingga tinggal celana pendek ‘putih tua’-nya. Dan, byur! Ia mencebur ke selokan berair bening itu.

Para perempuan tentu saja melengos dengan pipi merah, jengah. Sebagian saling berbisik sambil mencuri-curi pandang ke arah Gerson yang duduk di tengah selokan, menikmati sejuk dan segarnya air di tengah teriknya kota karang itu.

“Mereka pikir, mungkin saya ini orang gila. Mandi sembarangan saja di tepi jalan. Padahal, apa salahnya. Saat itu air demikian melimpah, padahal Kupang ini kota kering kerontang. Mengapa tak kita nikmati air itu manakala kita membutuhkannya. Dan saat itu saya memang butuh air segar. Jadi, ya mandi saja di sana,” katanya, ringan.

“Mereka tak tahu, kalau yang bertelanjang itu pengarang dan seniman besar, ya?” ujar seorang rekan seniman dan wartawan. Gerson terkekeh. Sambil bersama-sama menyesap bir dan menikmati ikan yang kami bakar di atas pasir di pesisir kota Kupang malam itu, kami tertawa membayangkan adegan yang dikisahkan Gerson.

Boleh jadi, para perempuan yang sedang mencuci kain dan memandikan anaknya di selokan itu heran. Kok, ada gaek yang nyelonong begitu saja ikutan mandi di tempat yang bukan tempat mandi.

Lelaki itu mungkin merasa masih tinggal di dusun, di mana orang biasa mandi di sungai, kolam atau pancuran. Padahal, bagi yang bersangkutan, hal itu tak ada bedanya. Mandi di tempat mana pun, tetap saja mandi. Air di belahan bumi di mana pun ya tetap air. Gitu aja kok repot.

Mungkin tempat, wilayah, atau lingkungan semacam kota di mana pun orang-orang semacam Gerson Poyk tingal, samalah maknanya dengan panggung sandiwara atau penhtas teater, dan mereka adalah bagian dari kisah penuh makna yang mengalir di dalamnya. “Ini memang teater. Teater konkret,” kata sahabat saya di Bandung, seorang sutradara yang belakangan lebih dikenal sebagai politisi dan anggota parlemen tingkat propinsi.

Seorang seniman tak akan pernah berhenti berkarya, sebagaimana pula seorang jurnalis tulen, katanya. Dan, saya lantas teringat petualangan kami menerbitkan tabloid Jumatan (bukan mingguan, heheh…) jauh sebeluym hiduk pikuk eforia reformasi. Koran mingguan, eh Jumatan itu, sempat sukses meski harus kucing-kucingan dan bergerak di bawah tanah karena penguasa masa itu demikian represif.

“Ini juga bagian dari akting memerankan realitas di dunia nyata. Macam inilah teater kontekstual,” ujar teman yang sudah menyutradarai drama Eugene Ionesco, pada usia 20 tahun ini. Lebih 10 tahun kami tak bertemu, dan malam pertengahan April lalu, ia mendadak muncul menemui saya.

“Aku sedang merancang perggelaran lagi. Kita libatkan realitas ke atas panggung teater,” ujarnya. Kita? Saya termangu berusaha mencerna gagasannya, sebab saya merasa bukan lagi bagian dari dunia itu.

Situasi macam itu pula, ketika beberapa hari kemudian, sahabat saya yang lain, seorang penata tari gopoh galah menawarkan gagasannya untuk membuat gubahan dan menyajikannya kepada publik.

“Kini, mediumnya banyak. Dulu, kita cuma punya satu TVRI, sekarang TV-TV swasta itu kekurangan sajian lokal, kecuali opera-opera sabun colek yang nggak jelas juntrungannya itu. Ayo, kita maju lagi,” katanya. Kita, lagi? Lagi-lagi saya bingung. Sebeba seperti tadi, saya sudah merasa terlalu lama lepas dari dunia kesenian itu.

“Omong kosong, bukankah selama ini kami seacara nyata mempraktekkan seni menulis, seni berkomunikasi dengan massa melalui mediamu?” ujarnya. Betul juga. Tapi saya tetap merasa sudah terlalu berjarak dengan panggung-panggung sandiwara seperti itu.

“Saya sih tetap merasa perlu, sesekali –kalaupun tak selamanya– menggarap pementasan-pementasan lagi,” kata rekan yang kini jadi penhgelola radio swasta itu.

Ya. Rupanya suatu saat seorang pekarya teater seperti teman saya itu rindu juga pulang kampung ke panggungnya yang sempit dengan set dan penonton yang begitu-begitu juga. Sebab itulah salah satu cara untuk tetap menggeletarkan rutinitas hidup dengan nilai-nilai seni yang cuma bisa diserap oleh selsel batini. “Teater harus tetap berkibar,” ujar Adjim Arijadi, seniman besar Banjarmasin, suatu saat.

Karena itulah, “Ken Arok” ini tetap pada komitmennya di dunia kesenian, meski –semua orang pasti mengakui– hal itu sulit dilakukan pada tataran masyarakat yang kian hari makin lelap terbius kenikmatan hiburan yang makin mudah diperoleh berkat merajalelanya kapitalisasi di berbagai bidang dan sektor kehidupan.

Adjim, seperti juga para seniman lain, tentu sangat merasakan pahit getirnya jatuh bangun berolahkarya dan menyodorkannya kepada publik macam ini.
Toh ia tetap pada komitmennya berkesenian, meski kadang pontang-panting walau sekadar untuk membuka sanggar.

Tanpa sanggar pun, kata Adjim, tak jadi soal. Yang penting, teater dan dunia kesenian harus tetap berkoibar selamanya. Nilainilai kesenian harus bisa menjalrai denyut kehidupan masyarakat yang kian hari makin tak rasional seperti saat ini.

Komitmen macam ini pula yang saya tangkap dari tokoh macam Andrzej Wajda. Sineas gaek dari Polandia ini masih terus berkarya meski usianya sudah lewat 70 tahun. Eenergi berkeseniannya tetap dia ekspresikan lewat karya-karyanya yang sebagian besar jadi bahasan para ahli.

“Film-film saya merupakan film-film Polandia terpenting, yang dibuat oleh seorang Polandia untuk orang-orang Polandia,” kata Wajda pada suatu ketika.

Tapi, semua orang tahu, Polandia cumalah setting mikro, sebab film-filmnya bicara tentang nilai-nilai manusiawi manusia yang tentu tidak hanya menyangkut orang Polandia. Pan Tadeusz, misalnya. Film ceritanya yang ke-54 dan merupakan saduran sangat luas atas syair kepahlawanan dari penyair Polandia Adam Mickiewicz, toh berhasil mengalahkan Titanic dalam penjualan tiket masuk bioskop di negara itu.

Pencinta film melihat film-film Wajda bernilai universal dan bisa merupakan studi mendalam mengenai nasionalisme dan ideologi, sekaligus gambaran tentang romantisme masa kanak-kanak yang –tentu– sah-sah saja di mana pun.

Ini pun kita lihat pada tokoh macam Teguh Karya, Eros Djarot, dan Garin Nugroho. Nilai-nilai universal yang mencuat pada karya mereka, membuat karya itu tetap hidup di segala zaman dan berlaku bagi segenap umat manusia.

Kita yakin, apa yang mereka sodorkan, sedikit banyak, pasti ada pengaruhnya pada perkembangan kehidupan masyarakat kita. Kelembutan, keindahan, cinta-kasih, dan komitmen pada hati nurani yang dialirkan lewat nilai-nilai seni, sangat mungkin ikut memberi warna pada kehidupan. Sebab kehidupan itu sendiri adalah teater nyata hasil karya Sang Maha Sutradara Agung.

Bahwa kemudian wajah masyarakat kita masih terlihat belepotan dengan lumpur kekerasan, kekasaran, ketakadilan, kemunafikan, dan kemiskinan cintakasih, dan lain sebagainya, itulah yang mungkin memang dikehendaki Sang Maha Sutradara Agung.

Maksudnya agar kita tak lantas berpongah diri, sebab ternyata menyutradarai diri sendiri saja belum bisa, sudah sok mau mengatur laku-lampah orang lain. Jadinya, ya kacau balau terus. Baku hantam terus. Rusuh terus. Begitulah. ***

M-tv, eh … AM-teve

AMUNTAI punya stasiun televisi sendiri. Berita itu kecil saja. Dikutip dari kantor berita Antara. Saya sedang membacanya ketika Sarah Sechan menceracau cepat dan riang, mengantarkan klip My Love dari Westlife di televisi, awal Mei 2001.

Putri saya memekik sewot ketika adiknya menekan tombol remote control. Frekuensi meloncat dari Music Televsion (M-tv) ke stasiun lain yang sedang menyiarkan kilasan berita sarasehan mengenai pro kontra (Rencana) Undang-undang Penyiaran.

Tentu saja bukan frekuensi ini yang dicarinya. Tombol dipencet lagi, muncul Teletubbies. “Naaaahh…. ini,” kata adiknya. Sang kakak mengalah, beringsut dari depan televisi berlari ke kamarnya, menekan tombol play pada tape. Westlife menggelegar lagi. Tanpa gambar.

Bagi seorang anak baru gede, bahkan bagi penonton dewasa, Sarah Sechan di M-tv jelas jauh lebih menarik daripada sasarehan suntuk soal undang-undang penyiaran di TV-RI. Namun bagi bocah balita, keduanya kalah menarik dibanding Teletubbies yang disodorkan Indosiar ke depan hidung mereka.

Bagi yang lain, HBO dan TNT tetap merupakan pilihan utama jika tidak sedang terpaku pada CNN atau CNBC. Dan Liputan-6 SCTV pun tetap dipelototi selain RCTI sementara program dangdut TPI tak mudah ditinggalkan para penggemarnya, sebagaimana para penggemar AN-teve begitu fanatik mengunci saluran.

Samalah halnya dengan pencinta flora-fauna menongkrongi Discovery, atau TFI milik Perancis yang rajin menyajikan acara-acara eksotis, sebagaimana BBC dan ABC berusaha mengimbangi CNN menyajikan berita-berita terkini dari seluruh penjuru bumi, dan polanya sedang dicobaterapkan oleh Metro-TV di Jakarta.

Ya, dunia kini ada di ujung jari. Remote control jadi benda paling diperebutkan di tengah keluarga beranggota banyak dengan selera tontonan berbeda-beda. Televisi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keluarga.

American’s Use of Time Project yang meneliti bagaimana warga Amerika menggunakan waktunya menemukan kesimpulan menarik, bahwa 50 persen waktu luang wanita pekerja dan 50 persen pria dewasa pekerja digunakan untuk menyimak televisi.

Penelitian lain menunjukkan, lebih 70 persen waktu “luang” anak-anak balita dan remaja dihabiskan di depan televisi. Itu sebabnya, ada sementara pihak yang menuding bahwa kini televisi (tentu saja acara-acara acara-acara yang ditayangkannya) adalah monster modern yang menggerogoti perhatian dan minat anak-anak.

Semua itu sebenarnya hanya memperteguh pendapat bahwa televisi adalah media komunikasi yang paling efektif. Sebagai penghibur, ia telah mengisi waktu-waktu senggang keluarga. Ia pun memberikan berbagai informasi –baik yang bersifat informasi menghibur (infotainment) maupun mendidik sekaligus menghibur (edutainment).

Ruppert Murdoch dan Ted Turner memanfaatkan dengan sangat baik kemampuan media tersebut. Kini, boleh dikata, dunia ada dalam ‘genggaman’ mereka.

Saya tentu tak mengatakan bahwa Suhailin Muchtar ingin menggenggam dunia seperti Turner atau Murdoch jika ia mengembangkan gagasan untuk membangun stasiun televisi sendiri. Tampaknya ia cuma melihat celah potensi yang bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menyongsong peluang besar yang akan segera terbuka jika Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran disahkan jadi Undang-undang.

Saya pun tidak membayangkan Larry King di Atlanta sedang melakukan telewawancara dengan Senator Smith di Washington dan Maria Resha di Manila dalam tempo bersamaan, dan saya menontonnya di beranda rumah di Cicadas, ketika membayangkan Suhailin Muchtar melakukan siaran langsung dialog interaktif dengan Wakil Gubernur Kalsel, ada ujicoba pengoperasian Televisi Amuntai (AM-teve), Selasa, 1 Mei lalu.

Saya cuma membayangkan, suatu saat Televisi Amuntai (yang entah mengapa disingkat jadi AM-teve, mengingatkan saya pada ANteve dan M-tv) bersanding dengan stasiun-stasiun lokal lain dan siarannya dapat ditangkap pula oleh seluruh penduduk negeri.

Memang, untuk tahap-tahap awal, Televisi Amuntai (alias AMteve tadi) tampaknya akan lebih diprioritaskan untuk mengisi kekosongan siaran lokal, sehingga –lewat pemancar relai yang dibangun di Juai dan Paringin– siarannya dapat menjangkau kecamatan sekitarnya, seperti Halong, Batumandi, Awayan, dan kawasan Tebing Tinggi di Pegunungan Meratus.

Tapi tak mustahil pula langkah yang diambil Suhailin –dan Pemda Kabupaten Bintan di Kepulauan Riau yang pertama menyelenggarakan siaran lokal sendiri– diikuti daerah-daerah lain. Lihat saja, Tapin sudah mau membangun stasiun sendiri, juga Tanah Laut.

Perkembangan berikutnya, mungkin bisa seperti terjadi di Amerika Serikat, di mana hampir tiap daerah (negara bagian) memiliki jaringan televisi lokal sendiri.

Wah, betapa semaraknya. Apalagi jika sebagian saja dari siaran televisi-televisi lokal itu bisa pula ditangkap di daerah lain. Bayangkan. Indonesia dan dunia hanya ada di papan remote control. Saya di Bandung, bisa “mengunjungi” dan melihat aktivitas saudara-saudara saya suku Dayak Pitap di lereng Meratus berkat Televisi Amuntai, eh AM-teve.

Boleh jadi, muncul NTTV alais New Town Television, atawa Televisi Kota Baru, atau malah nonton BRTV alias Televisi Bàràbai, selang sesaat pindah ke channel TV Sabang, lalu ke TV Sorong.

Atau bisa pula menyaksikan keindahan taman laut siaran TV Banda dan TV Manado, menyaksikan perburuan ikan paus di TV Flores, menonton lomba menghias koteka dari TV Timika, dan melihat adu domba di Tevisi Garut, dan seterusnya.

Kapankah itu? Eantahlah. Yang jelas, yang ada dahululah kita kembangkan. Jika saat ini baru Amuntai (dan Bintan di Riau, serta Tapin dan Tala yang akan menyusul) yang punya stasiun televisi sendiri, mari pula kita sokong ramai-ramai untuk memproduksi acara-cara menarik dan bermutu. Sebab pada mata acaranya itulah nasib televisi terletak.

Namun, untuk memproduksi satu acara paling sederhana pun, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika dibutuhkan Rp 7 juta untuk tiga menit tayangan sebuah produksi, saya tak tahu bagaimana sebuah Pemda bisa menyediakan dana miliaran rupiah setiap tahun untuk memrpoduksi acara televisi lokalnya.

Jika membangun stasiun telvisi sendiri hanya untuk menayangkan acara-acara seremonial birokrat, atau bahkan “siaran langsung” gunting pita peresmian gedung dan pejabat-pejabat bersalaman, serta pidato dan khotbah yang membosankan, maka tak perlu heran jika telunjuk pentonton buru-buru menekam tombol remote control.

Bagaimana pun Sarah Sechan di M-tv tetap akan jauh lebih menarik ketimbang sarasehan di TVRI atau ‘temuwicara’ gubernur dengan bupati dalam siaran TV Amuntai, eh AM-teve. ***

Bandung, 230501

Hidung

TAK terlalu salah jika panitia pekan olahraga wartawan nasional (Porwanas) tahun2002 memilih bekantan sebagai maskot. Namanya juga maskot, simbol, kebanggaan, sekaligus motif cenderamata yang khas. Wajar sajalah. Soalnya event itu digelar di Banjarmasin, satu di antara sangat sedikit tempat di dunia yang alamnya cocok untuk habitat bekantan (Nasalis larvatus).

Pendulous nose monkey alias monyet berhidung Pinokio ini memang hewan langka dan karena itu dilindungi. Meski terlindung, jumlahnya sudah terus menciut di samping karena ada saja yang menangkap dan menjualnya di pasar gelap (WWF mencatat, saban tahun rata-rata 50 bekantan diselundupkan), habitatnya pun perlahan-lahan rusak, sementara ia tak cocok di habitat lain.

Saking pekanya, ia akan menderita berat jika lingkungannya mendadak berubah. Matanya yang besar akan langsung menyipit, bulu-bulunya rontok. Lalu, ogah makan, akhirnya ya mati. Bahkan lingkungan yang nyaman serta elok seperti Taman Safari Bogor, atau malah Kebun Binatang Bronx di New York pun tak cocok bagi mereka sehingga upaya penangkaran di luar habitat aslinya hampir selalu nihil.

Di samping sifat pemalunya, dan bulu serta kulitnya yang bule, ciri paling khusus dari primata ini, ya hidungnya yang bangir itu tadi. Namun panitia Porwanas memilih bekantan sebagai maskot, tentu tidak bermaksud menyindir bahwa para wartawan saat ini banyak yang berhidung panjang seperti Pinokio.

Boneka ciptaan Gappetto si tukang kayu –dalam cerita klasik karangan Carlo Collodi alias Carlo Lorenzini (1826-1890)– ini adalah tokoh yang demikian ‘polos’ dan ‘jujur’. Saking polosnya, sekali saja berdusta, hidungnya langsung memanjang. Makin sering berbohong, makin panjang pula hidung itu. Mirip hidung bekantan.

Wartawan tidak. Hidung mereka biasa-biasanya saja. Bahwa ada yang dikaruniai hidung mancung seperti Pangeran Charles, atau melesak saking peseknya seperti hidung saya, itu mah anugerah fisik bawaan.

Dan, tentu pula tak pernah memanjang atau memendek seperti hidung Pinokio, sebab wartawan bukanlah boneka yang bisa disuruh-suruh dan diarahkan serta dikendalikan untuk ini-itu. Apalagi berdusta. Hiiii … amit-amit.

Bohong adalah dosa terbesar dan pekerjaan paling terkutuk dalam dunia jurnalistik. Telebih lagi jika menyiarkan kebohongan secara luas kepada khalayak. Dosanya berlipat-lipat tak ketulungan lagi. Jujur. Itu hukum nomor satu dan paling utama dalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, dan tentu jadi patokan nurani para jurnalis.

Saking tingginya penghargaan terhadap integritas ini, beberapa pengelola media massa secara khusus membentuk lembaga sendiri, semacam komisi yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan etika profesi ini.

Dilabrak atau tidak. Ditegakkan atau melorot. Selain itu, para jurnalis juga punya perangkat lunak paling sensitif, demikian canggih, tak akan pernah berdusta, dan bisa mendeteksi kebohongan sekecil apa pun. Namanya, hati nurani.

Bahwa kali ini para wartawan –setidaknya para peserta Porwanas– diberi maskot Si Hidung Mancung tentu saja tidak dalam amsal Pinokio tadi, melainkan semacam pernyataan atau entah apa namanya, bahwa sepatutnyalah para jurnalis berhidung panjang, di samping bermata besar dan berkuping lebar.

Artinya, ia harus punya kepekaan tinggi sehingga bisa mencium, melihat dan mendengar segala hal yang berkembang di sekitarnya.

Berkat ketajaman inderanya itu, wartawan bisa meliput dengan cepat apa saja fenomena yang muncul ke permukaan, atau bahkan yang masih merupakan gejala. Dalam skandal Bulog Jilid II, misalnya, hidung wartawan mencium begitu banyak dusta di dalamnya.

Saking berumpuk dan sambung-menyambungnya dusta yang tergali, terium, teraba dan terlihat di balik skandal itu, ada wartawan yang melukiskan tokoh yang dianggap terlibat dalam kasus tersebut sebagai orang berhidung Pinokio.

Itu pun amsal. Sedemikian rapat orang menyembunyikan dusta, akhirnya akan tercium juga. Tambah dusta, makin panjanglah hidung itu. Apalagi jika dusta itu nyata terasa, terlihat dan tercium dengan begitu jelas oleh hidung publik yang rata-rata …. pesek ini. Bahwa tak jua tampak upaya hukum yang serius meski bukti-bukti dan dusta-dusta itu sudah jelas terpampang, itu soal lain.

Tak seperti dongeng Pinokio, dalam politik negeri antah berantah yang para politisinya sedang mabuk, hidung sama sekali tak masuk hitungan. Panjang atau pendek, mancung atau pesek, sama saja. Dusta atau jujur, kadang tak penting lagi. Naluri penciuman yang tajam, justru malah bisa mencelakakan.

Lihat saja, wartawan yang dengan jujur memaparkan temuannya, kadang malah diancam dan dimaki. Jika di masa silam rezim kekuasaan punya tangan untuk memberangusnya, maka di masa kini penguasa atau perorangan bisa saja mengerahkan massa untuk ‘melawan’ kebenaran dan kejujuran hasil kerja wartawan.

Mungkin karena itu Carlo Lorenzini memilih banting setir. Ia memulai karir sebagai wartawan majalah Il Lampione (Lentera), namun ketajaman laporan-laporannya telah membuat pemerintah Roma gusar.  Surat kabar itu ditutup, dan Lorenzini kehilangan pekerjaan.

Tapi ia tak kehabisan cara untuk mengekspresikan nilainilai kejujuran dan kebenaran yang diyakininya. Itu sih, dua abad lalu. Dan, republik antah berantah menirunya dua ratus tahun kemudian.

Tapi selalu terbukti, wartawan tak pernah bisa diberangus. Lorenzini, misalnya, menjadi sangat terkenal ke seantero dunia jutrsu setelah korannya diberangus dan ia jadi penulis cerita. Salah satu karyanya, Pinokio sudah diterjemahkan ke lebih 200 bahasa di dunia serta diadaptasi ke berbagai versi yang tetap kontekstual hingga kini. Termasuk “versi” terbaru yang dirilis majalah Tempo sebagai cover beberapa waktu lalu.

Artinya, wartawan kita pun tak pernah kehilangan cara untuk mengekspresikan kebebasannya menyampaikan pendapat meski dalam keadaan tertindas dan terberangus sistem. Ketika tak ada lagi kosa-kata yang dianggapn tepat untuk mengekspresikan fakta-fakta dan pendapat, maka gambarlah yang bicara. Ketika surat kabar diberangus, maka “koran online” justru tumbuh.

Demikian halnya ketika reformasi meledak, dan keseragaman buyar jadi keanekaragaman. Wartawan kita pun memecah diri, tidak lagi merasa harus terikat oleh satu organisasi. Bahwa di antara para wartawan itu ada yang berhidung “panjang” dan berhidung panjang, itu soal lain. ***

Bandung, 040202

Hasil Dagang Sapi

“SAPI saya sudah banyak. Ya, duapuluhan lah. Lumayan, tempo hari sudah pula dipercaya BRI dan mungkin kredit saya cair,” kata Mat Amin.

Wah, pikir saya, ternyata wartawan bisa juga alih profesi jadi bandar sapi. Entah karena memang ia berbakat bisnis, entah karena frustrasi jadi jurnalis dan banting stir ke bidang yang nyaris tak ada hubungannya dengan berita.

Dia adalah fotografer sekaligus salah satu penulis handal pada surat kabar yang kami kelola di Palembang. Daya kerjanya luar biasa, sehingga nyaris tak kenal lelah. Loyalitas dan integritasnya pada profesi, luar biasa tinggi.

Karenanya, ia sangat kecewa ketika tangan-tangan politik penguasa berhasil mengobok-obok koran itu dari dalam, hingga di antara para pengelola berantem. Koran itu mati suri satu setengah tahun lebih! Nah, pada saat itulah ia banting stir.

“Percuma, Kang. Kalau pun koran kita bangkit lagi nanti, saya pesimpistis kita bisa bekerja secara perofesional dan jernih. Iklim politik di luar kita, entah kapan akan berubah berpihak pada rakyat banyak,” katanya saat ia mengutarakan maksudnya untuk surut di mundur dari dunia kewartawanan.

Karena itu, kata dia, lebih baik pulang kampung dan hidup di tengah realitas yang sesungguhnya. Dua tahun kemudian, saya bertemu lagi dengan dia, ya sudah merasa enjoy sebagai peternak sekaligus pedagang sapi itu, di kampungnya di Metro, Lampung Tengah sana.

Belakangan, saya dengar dia dicalonkan jadi kepala desa, namun saya belum dengar lagi kabar darinya. Tapi, melihat ketekunan dan totalitasnya kepada pekerjaan saat ia bekerja sebagai fotografer, saya yakin ia pun akan total menjalani profesi barunya.

“Tapi dunia kewartawanan itu tak bisa ditinggalkan, bahkan bagi mereka yang sudah pensiun. Lihat saja Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar, bukankah mereka masih tetap berdarah-daging wartawan,” kata seorang rekan, mantan anggota DPRD di Nusa Tenggara Timur yang kembali ke profesi jurnalisnya setelah ia terjuni dunia politik.

Dahulu, sebelum dia jadi pengurus partai, dia adalah wartawan. Dan –kebalikan dari rekan saya Mat Amin– sebelum jadi wartawan, dia adalah saudagar sapi. Justru karena menggiring sapi dari satu sabana ke sabana lain di pulau karang itu, rekan saya ini belajar banyak hal tentang kehidupan rakyat di daerah-daerah yang dikunjunginya dan persoalan-persoalan itu mengganggu hati nuraninya.

Betapa, kata dia, sangat terasa senjangnya dan kesangattidakmerataannya pembangunan yang –konon– digembar-gembor untuk rakyat itu. Ia tergugah. Ia belajar dengan keras, dan akhirnya ia memutuskan profesi wartawan sebagai pilihan hidup.

Dengan profesinya itu ia berkibar sebagai jurnalis independen yang disegani di kawasan tersebut. Birokrat dan kaum politisi segan dan hormat terhadap integritasnya, terutama karena ia sangat kritis terhadap perilaku orang-orang yang mengatasnamakan rakyat tapi berjuang untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Orang-orang yang kata-katanya selalu beda dengan perilakunya.

“Dan celakanya, dunia politik kita dipenuhi orang-orang macam itu,” tudingnya suatu saat. Tak di daerah, tidak juga di pusat. Begitulah macamnya politisi kita, tambahnya.

Tapi ia tak terlalu setuju jika dengan analogi politik dagang sapi seperti yang diibaratkan para pengamat dan para komentator terhadap laku politik para elit belakangan ini, terutama menjelang pembentukan kabinet tempo hari.

“Itu sama sama saja dengan melecehkan para saudagar sapi. Mereka melakukan transaksi atas dasar perhitungan niaga yang murni. Tawar-menawar di dalamnya justru timbul atas dasar kualitas sapi yang diperdagangkan. Ini sangat beda dengan tawar menawar dagang politisi,” ujarnya terkekeh.

***

AMIEN Rais, Akbar Tandjung, Hamzah Haz dan Megawati jelas bukan politisi pedang sapi. Karena itu, mereka mengaku pasrah dan mengaku tidak ikut campur tangan lagi –apalagi tawar-menawar– dalam penyusunan kabinet yang Rabu (23/8) diumumkan.

Tapi dalam dunia politik, antara apa yang dikemukakan di permukaan seringkali jauh berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Bahkan tak jarang saling bertolak belakang.

Buktinya, sebelum kabinet terbentuk hampir semua tokoh politik berkoar-koar bahwa presiden punya hak penuh untuk memilih dan menempatkan siapa pun di dalam kabinet yang dibentuknya. Di balik itu, tetap saja sejumlah politisi mendesakkan tawar menawar bahwa sekian orang dari partainya harus tercermin dalam kabinet.

Makin tampak lagi ketika hari itu Gus Dur –yang ditinggal ‘mandi’ oleh Megawati– mengumumkan susunan kabinetnya. Begitu pengumuman selesai, saat itu pula meledak berbagai komentar, tanggapan, analisis, spekulasi, bahkan rumor yang hampir sebagian cenderung bernada negatif.

“Saya, terperanjat, terhenyak dan shock. Ternyata mutunya jauh lebih rendah dari kabinet yang kemarin,” ujar Amien Rais. “Gus Dur tidak memanfaatkan religitimasi dari parlemen setelah dia meminta maaf pada sidang tahunan MPR yang baru lalu,” kata anggota DPR/MPR.

“Itu kabinet kroni,” kata Bambang Sudibyo yang tergeser dari kursi Menkeu. Dan, macam-macam lagi koemntar senada, bahkan ada tokoh yang dengan lantang berteriak, “Ini sih kabinet dagelan melengkapi ke-dagelan-an Gus Dur.”

Tak salah jika pernyataan-pernyataan miring ini langsung disambar pendukung Gus Dur dengan mengatakan, “Kalau mereka mengaku partai besar, mestinya mereka berpikir dengan jiwa besar. Tunjukkan bahwa mereka tidak mengutamakan kepentingan kelompok.”

Selain itu, tak ada yang persis tahu, bahwa apa yang tampak pada wajah kabinet tersebut sebenarnya merupakan hasil kesepakatan antara para elit sendiri –di luar yang bereaksi keras karena orangorangnya tidak masuk.

Bukankah sangat mungkin bahwa dengan komposisi kabinet seperti itu sebenarnya ada deal-deal lain yang ditempuh Gus Dur dengan Megawati sebelum penyusunan kabinet itu.

Atau bukankah kompisisi kabinet tersebut sejatinya merupakan cermin dari adu strategi antarkekuatan politik untuk menghadapi ‘perang’ sesungguhnya pada Pemilihan Umum tahun 2004. Bukankah sangat mungkin PDIP dan Golkar sengaja mengambil posisi yang sama untuk tidak terlibat secara mendalam di kabinet, sehingga jika terjadi kesalahan di tubuh kabinet, keduanya tidak terkena getahnya.

Atau, kalau pun kena tidak begitu fatal. Mereka sadar betul bahwa sisa waktu sampai Pemilu 2004 tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan, karenanya maka mereka mengambil strategi berada di luar kabinet.

Terlepas dari berbagai spekulasi dan pernyataan-pernyataan yang sudah mengemuka di media massa –maklum, dunia politik tak seru jika tak didampingi pers, heheh— kita tentu tidak arif jika lantas ikut terbawa untuk menyimpulkan bahwa kabinet ini tidak akan mampu menjawab seluruh persoalan. Kita tidak patut menilai sesuatu hanya atas dasar dugaan-dugaan. Juga dalam hal kabinet baru yang dilantik Sabtu (26/8/2000) itu.

Rakyat tentu wajib memberi mereka kesempatan untuk bekerja secara sungguh-sungguh sehingga menunujukkan prestasi sekaligus membuktikan kepada khalayak bahwa mereka tidaklah seburuk yang diduga dan dispekulasikan.

Berikutnya adalah, mereka bisa bekerja dengan baik jika diberi kesempatan secara tulus, dan tidak diganggu oleh berbagai komentar dan spekulasi yang tidak perlu. Bahwa komposisi kabinet itu seperti ini, ya mungkin merupakan pelajaran sangat baik untuk negeri ini yang para politisinya terbiasa mencampuradukkan taktik dagang sapi dengan kepentingan bangsa.

Apa pun hasilnya, masih lebih baiklah dibanding politik kambing hitam yang jadi ciri ordo sebelumnya. Setidaknya, ada peningkatan, dari kambing ke … sapi! ***

Bandung, 240800